08 June 2020, 05:00 WIB

Perlindungan Anak di Era New Normal Harus Optimal


Ifa/X-7 | Humaniora

SAAT memasuki kenormalan baru (new normal), perlindungan terhadap anak di masa covid-19 harus dapat terlaksana secara optimal.

Untuk itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo.

“Masukan dan pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan hasil telaah dan pengawasan KPAI terhadap bahaya penyebaran covid-19 bagi usia anak,” ujar Ketua KPAI Susanto dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 30 Mei 2020, lanjutnya, terdapat 1.851 kasus covid-19 pada usia anak.

Menurut Susanto, evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan, baik aspek pencegahan maupun penanganan melalui sinergi kementerian/lembaga terkait.

Terkait tahun ajaran baru, tambahnya, KPAI mendukung arahan Presiden bahwa skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus melalui kajian, kehati-hatian, dan keputusan yang cermat.

“Pembukaan tahun ajaran baru dapat dimulai, namun, skema pembelajaran tatap muka agar ditunda hingga kondisi benar-benar aman untuk keselamatan anak usia sekolah,” kata Susanto.

Untuk itu, lanjutnya, KPAI memberikan tiga saran kepada pemerintah agar membuat beberapa langkah strategis, sehingga anak tetap belajar secara optimal.

“Langkah pertama, menyederhanakan kurikulum dengan menyesuaikan kondisi anak dalam situasi covid-19. Kedua, pemerintah memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring,” jelas Susanto.

Ia memberi contoh di Provinsi Papua terdapat 608.000 siswa, tetapi yang tidak terlayani pembelajaran daring mencapai 54%.

Langkah ketiga, pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa, terutama anak usia sekolah yang terkendala akses layanan pendidikan.

Lebih lanjut, Susanto juga menyoroti intensitas anak yang mengakses internet sangat tinggi sehingga menimbulkan potensi mereka terpapar dari dampak negatif digital.

“Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait agar melakukan pencegahan anak dari konten-konten negatif baik pornografi, radikalisme, dan kekerasan, serta terhindar dari kejahatan siber. Sebaliknya, pemerintah harus memunculkan konten-konten positif bagi anak,” ujarnya. (Ifa/X-7)

BERITA TERKAIT