07 June 2020, 15:30 WIB

Persiapan New Normal, KPAI Sampaikan Masukan kepada Presiden


Ihfa Firdausya | Humaniora

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo perihal perlindungan anak memasuki kenormalan baru (new normal). Masukan dan pertimbangan ini dibuat berdasarkan hasil telaah dan pengawasan KPAI terhadap bahaya penyebaran virus korona baru (covid-19) bagi usia anak.

"Sesuai mandat pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak," kata Ketua KPAI Susanto dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Minggu (7/6).

Baca juga: GBK Padat Pengunjung, Pegiat Olahraga Ingatkan Protokol

Menurut Susanto, data Kementerian Kesehatan RI per 30 Mei 2020 menyebutkan terdapat 1.851 kasus covid-19 pada usia anak. Berdasarkan data tersebut, katanya, diperlukan evaluasi secara menyeluruh baik aspek pencegahan maupun penanganan melalui sinergi Kementerian/Lembaga terkait. Hal tersebut agar perlindungan anak dalam masa covid-19 dapat terlaksana secara optimal.

Selanjutnya, KPAI mendukung arahan Presiden RI bahwa skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus melalui kajian, kehati-hatian, dan keputusan yang cermat.

Susanto menilai pembukaan tahun ajaran baru, baik di sekolah maupun madrasah, dapat dimulai. "Namun, skema pembelajaran tatap muka agar ditunda hingga kondisi benar-benar aman untuk keselamatan anak usia sekolah," imbuhnya.

Untuk memastikan anak tetap belajar secara optimal, Susanto mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama adalah menyederhanakan kurikulum dengan menyesuaikan kondisi anak dalam situasi covid-19.

Kedua, KPAI meminta pemerintah memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring.

"Sebagai contoh, di Provinsi Papua, terdapat 608.000 siswa yang tidak terlayani pembelajaran daring mencapai 54%," ungkap Susanto.

Terakhir adalah mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa, terutama anak usia sekolah yang terkendala akses layanan pendidikan.

Di sisi lain, Susanto menyebut bahwa tahun ajaran baru di Pesantren dapat dimulai sesuai jadwal tetapi pembelajaran tatap muka juga disarankan untuk ditunda.

"Hal ini karena situasi dan kondisi Pesantren rentan terdampak dan berpotensi menimbulkan klaster baru. Apalagi menurut Kementerian Agama RI jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak yaitu 28.194 Pesantren dengan jumlah santri 18 juta anak, dan didampingi 1,5 juta guru," jelasnya.

"Sementara dari jumlah tersebut, 5 juta santri mukim. Hal ini juga berlaku bagi satuan pendidikan berbasis asrama lainnya," imbuhnya.

Menurut Susanto, dalam situasi covid-19 saat ini, intensitas anak mengakses internet sangat tinggi sehingga menimbulkan potensi anak terpapar dari dampak negatif digital.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait agar memastikan beberapa hal berikut. Antara lain (a) pencegahan anak dari konten-konten negatif baik pornografi, radikalisme, dan kekerasan; (b) pencegahan dan penanganan kejahatan siber; serta (c) mendorong munculnya konten-konten positif bagi anak.

Selain itu, lanjutnya, rumah menjadi pusat aktivitas anak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait agar mengedukasi orang tua agar terus memberikan pengasuhan terbaik.

Baca juga: Sebagian Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Malam Ini

Dia juga menyarankan supaya ada koordinasi dan kerja sama dengan guru dan sekolah untuk pemenuhan hak pendidikan anak.

"Dampingi anak dalam mengakses internet, serta edukasi anak dengan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19," tandasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT