06 June 2020, 06:45 WIB

Satu Komando Menjaga Maritim


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

INDONESIA memiliki kekayaan laut yang besar dan belum dikembangkan. Kekayaan itu yang kerap menjadi titik konflik di Laut China Selatan sehingga diperlukan penguatan keamanan di laut.

Seyogianya pemerintah segera membentuk institusi pengamanan laut yang kuat, tidak seperti saat ini dengan 13 kementerian dan lembaga yang menimbulkan inefi siensi operasi, serta tanpa komando yang jelas.

Staf Ahli Kedaulatan Wilayah Kemaritiman Laksamana Pertama Yusuf menjelaskan pemerintah sangat serius membangun Indonesian Coast Guard, dimulai dengan pendirian Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

“Keamanan laut yang tangguh melalui penguatan Bakamla untu melaksanakan multitask single agency, kemudian didukung sarana dan prasarana mumpuni seperti teknologi dan sistem informasi, kapal, persenjataan, SDM dan regulasi,” paparnya dalam webinar bertajuk Penguatan Sistem Keamanan Laut, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal), Laksamana Muda Didik Setiyono, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno dan Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A Laksmana.

Menurut Yusuf, pemerintah serius membangun institusi untuk menangani sejumlah persoalan keamanan di laut. Presiden Jokowi pun telah beberapa kali memimpin rapat terbatas dengan tema tersebut.

Selain itu, kata dia, Bakamla merupakan embrio Indonesian Coast Guard yang akan fokus mengamankan laut dalam operasi nonmiliter. Untuk itu pemerintah tengah menyusun regulasi penguatan kewenangan nya melalui rancangan peraturan pemerintah (PP), sedangkan untuk jangka panjang tengah disusun RUU Omnibus Law Keamanan Laut.

“Sambil itu berjalan, sinergi dan koordinasi dengan meningkatkan kehadiran di laut secara berkesinambungan dan mendorong eksploitasi di laut untuk memastikan Indonesia hadir, seperti di Laut Natuna Utara,” paparnya.


Institusi

Peneliti CSIS Evan A Laksmana menekankan pemerintah seyogianya memiliki institusi yang fokus menangani persoalan maritim. Kehadiran Indonesian Coast Guard sudah sewajarnya mengingat negara-negara di kawasan pun memiliki institusi serupa dan sudah lama berdiri.

Pengaman laut untuk operasi nonmiliter itu perlu memiliki penegasan secara gamblang melalui regulasi. RUU Omnibus Law Keamanan Laut sudah tepat, tetapi akan diisi dengan perdebatan panjang dan masuk ranah politik yang bisa tuntas beberapa tahun kemudian.

Karena itu, ia lebih menyarankan Indonesian Coast Guard diperkuat kewenangan lewat peraturan presiden (perpres). “Dalam mewujudkan pengaman laut yang kuat perlu kesadaran dan kesamaan pemahanan dari seluruh stakeholders,” tegasnya.

Pada kesempatan sama Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan tantangan pengamanan di laut sangat banyak. Itu mulai pelanggaran teritorial, perompakan, terorisme, invasi, kecelakaan, illegal fishing, hingga kejahatan lintas negara.

Komando sangat penting, kata dia, untuk memimpin serta mengatur kehadiran pemerintah di laut serta mendorong dan mengamankan eksplorasi. (P-5)

BERITA TERKAIT