04 June 2020, 05:55 WIB

Solidaritas Wujudkan Keadilan Sosial


Media Indonesia | Politik dan Hukum

KEDERMAWANAN dan solidaritas kepada orang lain merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Itu merupakan hasil dari pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila, demi terwujudnya sila kelima,” ungkap Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) saat menjadi narasumber dalam sarasehan kebangsaan bertema Amplifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai tameng bangsa menghadapi tantangan dan dampak covid-19 yang digelar United in Diversity (UID) bersama Lemhannas di Jakarta, Selasa (2/5).

Dalam sarasehan daring yang diikuti 400 peserta dari berbagai latar belakang organisasi itu, selain Rerie, hadir Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo sebagai narasumber.

Dengan mengutip survei Charities Aid Foundation, Rerie mengungkapkan Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan giving index yang terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. “Dan solidaritas sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih dari itu, imbuh Rerie, konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) juga menjadi perekat bangsa dan telah teruji dalam menghadapi berbagai krisis sejak NKRI berdiri pada 1945.

Wabah covid-19 di Tanah Air, jelasnya, menghantam sisi keadilan sosial kita karena kemiskinan dan kesenjangan sosial berpotensi bertambah.

“Masa pandemi ini seyogianya menjadi momentum kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan karena dengan bersatu, kita bisa menghadapi tantangan ini,” tandas politikus Partai NasDem itu.

Mengenai cara kita membangun transformasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi covid-19, sambung Rerie, metode manajemen perubahan karya Otto Scharmer yang dikenal teori U bisa menjelaskan tahapannya.

“Proses inti dalam teori U adalah observe, retreat-reflect, and act.”

Oleh karena itu, jelasnya, langkah pertama penerapan nilai-nilai Pancasila ialah pengoptimalan ruang mendengarkan setiap persepsi dalam perumusan kebijakan. Mengamati dinamika sosial dampak dari tantangan, membentuk pola pikir positif untuk membangun kesadaran sosial.

“Perwujudan kebijakan pun bersumber dari hasil musyawarah sehingga pembentukan sistem atau model aksi bisa diimplementasikan,” paparnya.

Sementara itu, Rosihan Arsyad, anggota Board of Trustee United in Diversity, berpendapat, setiap zaman memiliki tantangan masing-masing dan dia percaya Pancasila memiliki semua jawaban atas tantangan itu. (PO/P-3)

BERITA TERKAIT