04 June 2020, 05:55 WIB

Gotong Royong Menyelamatkan SJSN


Danu Sandjoyo Pegawai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan | Opini

KEBIJAKAN pemerintah mengumumkan kenaikan iuran program Jaminan KesehatanNasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuai respons yangberagam dari masyarakat, baik pro maupun kontra. Muncul kritik atas keputusan tersebut yang pada intinya mengerucut pada dua hal.

Pertama, pemerintah dinilai seolah-olah sengaja melawan putusan Mahkamah Agung yang belum lama membatalkan rencana menaikkan iuran BPJS pada 2019.

Kedua, mengapa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu dikeluarkan di masa pandemi covid-19 ini. Padahal, covid-19 ini telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga kenaikan iuran BPJS akan semakin memberatkan masyarakat.

Pemerintah menyadari keputusan tersebut memang tidak populis. Namun, lontaran kritik itu harus didudukkan dengan semestinya dan dijelaskan dengan gamblang. Hal itu agar tidak menjadi masalah krisis komunikasi di ranah publik yang bisa melebar ke mana-mana. Pemerintah berkewajiban menjelaskan bahwa semua itu untuk menjalankan peran dan fungsi peme rintah sebagai pengelola kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Meningkatkan kualitas pelayanan

Penulis berpandangan apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, dengan alasan: pertama, pemerintah tidak melanggar hukum apalagi dengan intensi untuk sengaja melawan putusan Mahkamah Agung. Pemerintah justru menghormati putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan pasal 34 Perpres 75/2019 dan menindaklanjutinya melalui Perpres 64/2020 ini.

Apalagi, dalam putusannya, Mahkamah Agung telah menyatakan secara prosedur hukum kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan dimungkinkan. Bahkan, Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyatakan besaran iuran dapat ditinjau kembali paling lama dua tahun sekali.

Kedua, penyesuaian tarif iuran untuk menanggulangi defisit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Pada saat ini seluruh fasilitas kesehatan yang masuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus dipastikan keandalannya dalam memberikan pelayanan ke sehatan yang prima kepada masyarakat.

Bila ditelaah lebih lanjut, kondisi BPJS Kesehatan sudah kronis akibat defi sit yang sema kin besar. Bila tidak ada penyesuaian iuran defisit BPJS Kesehatan tahun 2020 ini diperkirakan mencapai Rp4,9 triliun. Angka yang cukup besar. Mau tidak mau harus ada tambahan cash in agar defisit tidak semakin melebar yang dapat berdampak sistemis pada keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional ini, terlebih setelah mendapat tekanan covid-19.

Perpres 64/2020 ini merupakan beleid 'win-win solution' agar pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat tetap terjaga keberlanjutannya dengan baik. Semuanya mendapatkan apa yang diinginkan yang terbaik untuk keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Dan, terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu.

Melalui penyesuaian iuran ini, akan ada tambahan bujet bagi BPJS Kesehatan sehingga cash flownya kembali balance untuk membayar tunggakan ke rumah sakit. Bila pembayaran rumah sakit oleh BPJS meningkat ketepatan waktunya, pelayanan yang diberikan rumah sakit akan meningkat. Hal ini karena cash flow rumah sakit tidak terbebani ketika memberikan layanan kesehatan sehingga rumah sakit dapat fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ketiga, pemerintah berkomitmen tidak membebani masyarakat kelas bawah dengan tidak menaikkan tarif iurannya pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran subsidi kartu Indonesia sehat untuk peserta kelas 3.

Jumlahnya cukup besar baik kepesertaan maupun tambahan anggaran subsidi dari APBN. Secara komposisi, 59,5% dari seluruh peserta BPJS Kesehatan ialah penerima bantuan iuran. Dari tahun ke tahun dukungan pemerintah ke BPJS Kesehatan terus meningkat. Pada 2018 sebesar Rp44,5 triliun, pada 2019 sebesar Rp55,3 triliun, dan Rp81,1 triliun pada 2020. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak ingin membebani masyarakat.

Keempat, mengampanyekan semangat gotong royong dalam menjaga ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional. Gotong ro yong dalam layanan kesehatan, dalam pendanaannya, dan menjaga kesinambungannya.

Untuk itu, pemerintah hanya melakukan penyesuaian tarif hanya untuk golongan menengah ke atas. Mereka ini ikut di kelas 1 dan 2. Dengan membebankan tarif lebih tinggi diharapkan ada semangat yang mampu membantu yang kurang mampu. Meski demikian, pemerintah membuka 'pintu relaksasi' bagi pe serta kelas mandiri yang tidak mampu dapat turun ke kelas 3, dan keringanan bagi mereka yang menunggak baik iuran maupun dendanya pada 2020 ini.

Memperluas perlindungan

Dalam penentuan besaran kenaikan tarif iuran ini pemerintah sangat berhati-hati meng ukur kemampuan bayar masyarakat. Sesuai dengan perhitungan aktuaria bahwa iuran kepesertaan untuk kelas 1 wajarnya mencapai Rp286.085 per orang, sedangkan kelas 2 Rp184.617 per orang.

Hasil simulasi menyimpulkan bahwa beban yang ditanggung peserta mandiri (kelas 1 dan 2) yang relatif mampu itu hanya sebesar Rp150 ribu untuk kelas 1 dan Rp100 ribu untuk kelas 2. Masih ada gap, tetapi dalam kondisi perekonomian saat ini tarif tersebut ada lah yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan program sesuai dengan daya beli masyarakat. Perpres 64 tidak menambah beban masyarakat, tetapi justru memperluas perlindungan karena BPJS Kesehatan tidak mencari untung, tetapi untuk peningkatan layanan.

Bagaimanapun, program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 2014 terbukti telah dikenal dan membantu banyak masyarakat. Kehadirannya membuka akses yang lebih be sar bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan finansial pelayanan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan sudah mencakup 82% jumlah penduduk Indonesia dari semua jalur kepesertaan. Baik penerima bantuan iuran (PBI), pekerja penerima upah (PUU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja.

Dengan data dimaksud, sedikit lagi kita menuju universal health coverage. Hampir 50 tahun sejak Indonesia merdeka baru ditemukan suatu sistem jaminan ke sehatan yang dapat memiliki cakupan sebegitu luasnya sesuai amanat konstitusi kita. Ini merupakan sebuah capaian yang patut kita syukuri bersama sebagai warga negara. Kesehatan yang merupakan salah satu faktor kualitas sumber daya manusia dapat di jamin negara dalam sebuah Sis tem Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Cakupan yang luas saja tidaklah cukup untuk sebuah sistem, kecuali sistem itu berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Semangat gotong royong

Sekali lagi, keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat bukan tindakan gegabah yang dilakukan tanpa perhitungan. Menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis menyelamatkan BPJS Kesehatan itu sendiri. Kalau BPJS Kesehatan ini tidak diselamatkan, efeknya bisa panjang.

Untuk itu, semangat gotong royong harus kembali digelorakan. Pemerintah tidak akan mampu sendirian karena kondisi defisit BPJS Kesehatan yang kian membengkak. Mari bersama-sama kita gaungkan semangat untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, menyelamatkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah nyata dirasakan manfaatnya untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

BERITA TERKAIT