04 June 2020, 05:16 WIB

Jemaah Ikhlas Menunggu Satu Tahun


Akhmad Safuan | Humaniora

PEMBATALAN keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini akibat pandemi covid-19 memunculkan kekecewaan di kalangan jemaah haji. Meski demikian, para jemaah mafhum atas kondisi tersebut. Mereka mengaku menerima pembatalan dengan pasrah, sabar, dan ikhlas sembari menunggu jadwal keberangkatan berikutnya tahun depan.

Demikian benang merah tanggapan yang muncul dari berbagai kalangan jemaah hingga kemarin. Selain itu, belum ada jemaah yang dilaporkan berniat menarik kembali pelunasan dana haji mereka.

Ahmad Sofwan, 90, jemaah haji asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengatakan, meski sangat berharap dapat berangkat tahun ini karena usia yang sudah lanjut, ia akan mengikuti aturan pemerintah. Menurutnya, peniadaan haji tahun ini didasari alasan kuat.

“Saya kecewa karena dua kali gagal berangkat haji, tapi saya tidak akan mengambil uang pelunasan. Siapa tahu tahun depan bisa berangkat,” kata Sofwan, kemarin.

Hanafiah Umar, 66, salah satu dari 665 jemaah haji asal Kota Kupang, NTT, juga mengungkapkan kekecewaan senada. “Saya sudah menunggu dari tujuh tahun lalu, tapi kalau hanya tunda satu tahun saja, saya ikhlas,” kata Hanafiah, kemarin.

Pensiunan guru SMP itu pun mengatakan tidak akan mengambil kembali dana haji sebesar Rp37 juta yang ia setorkan. Ia yakin tetap akan berangkat ke Tanah Suci tahun depan.

Tanggapan senada juga mengemuka dari para jemaah haji lainnya di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bandung Barat, Dadi Rusmadi, menyebutkan kuota haji warga Bandung Barat tahun ini berjumlah 1.112 orang. Sebanyak 1.073 orang sudah melunasi biaya haji. Mereka bisa mengambil kembali biaya keberangkatan yang sudah disetorkan.

“Uangnya akan dikembalikan 100%, tidak ada pemotongan. Tapi jika ingin kembali berangkat ke Tanah Suci, ia wajib daftar dari awal lagi,” kata Dadi, kemarin.

Konsultasi

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo mengaku telah berkonsultasi dengan para tokoh muslim terkait dengan peniadaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Di antaranya dengan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Muhyiddin Junaidi.

“Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemaslahatan bersama, ada baiknya kita mempertimbangkan dengan saksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 H,” ujar Presiden saat menemui para tokoh lintas agama, Selasa (2/6).

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Penyelenggara Keuangan Haji Anggito Abimanyu menepis isi pemberitaan yang menyatakan pembatalan haji 2020 terkait dengan upaya memperkuat rupiah. “Tidak benar pemberitaan yang menyebutkan adanya pembatalan haji 2020 maka dana US$600 juta BPKH dipakai untuk memperkuat rupiah,” tegas Anggito, kemarin.

Dikatakan, ia pernah mengutarakan skema penguatan nilai tukar rupiah dengan dana haji jika penyelenggaraan haji dibatalkan pada halalbihalal BPKH secara daring dengan Gubernur dan jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Selasa, 26 Mei lalu.

Karena itu, ia menepis anggapan bahwa pernyataan skema penguatan rupiah dengan dana haji merupakan alasan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. (Pra/Bay/DG/PO/X-6 )

BERITA TERKAIT