03 June 2020, 11:18 WIB

Pemulihan Ekonomi Harus Transparan, Jokowi Colek KPK


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan dan akuntabel.

Untuk menjamin hal tersebut, ia pun meminta Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijaka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk turut serta melakukan pendampingan program.

"Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Rabu (3/6).

Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Jokowi: Konsep Berbagi Beban Jadi Acuan Bersama

Ia menekankan Pemulihan Ekonomi Nasional harus benar-benar memberi manfaat nyata kepada para pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor padat karya.

"Mereka harus tetap mampu beroperasi. Ini penting untuk mencegah terjadinya pemutusan huhungan kerja yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerja, para karyawan. Kita harus hati-hati sekali untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi warga," tutur presiden.(OL-5)

BERITA TERKAIT