01 June 2020, 19:38 WIB

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PELAKSANAAN Pilkada serentak 2020 dinilai akan mengalami banyak kendala akibat pandemi covid-19. Salah satunya ialah belum terealisasinya seluruh anggaran peneyelenggaraan Pilkada memasuki bulan Juni yang jadi salah satu tahapan Pilkada serentak, yaitu verifikasi dukungan calon perseorangan.

Fakta itu membuat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi Pikada yang diigelar di 270 daerah itu sulit berjalan sesuai harapan.

"Saya sendiri pesimis segala instrumen yang diperlukan untuk mempersipakan pilkada dengan baik akan mampu dipenuhi sebelum tahapan dimulai," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Senin (1/6).

Menurut dia, aspek peraturan teknis untuk pengaturan pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi, anggaran, maupun kapasitas petugas dengan penguasaan pengelolaan pilkada saat bencana nonalam sama sekali belum menunjukkan perkembangan. Dengan begitu tidak dapat meyakinkan bahwa persiapan pilkada dapat terlaksana dengan baik.

"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas perkembangannya. Apalagi kedua rancangan itu juga harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah padahal DPR saja masih reses sampai 14 Juni mendatang,"ungkapnya.

Baca juga : Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

Senasib dengan regulasi, kata dia, penambahan anggaran pilkada pun sampai saat belum ada kepastian pembahasan. Kalaupun bisa dialokasikan, soal anggaran ini memerlukan waktu untuk realisasinya.

"Padahal tahapan sudah mulai 15 Juni. Artinya kebutuhan untuk APD harus tersedia pada saat tahapan dimulai. Apalagi tahapan-tahapan yang melibatkan interaksi dengan banyak orang juga akan segera terlaksana," pungkasnya.

Senada dengan Perludem, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Syamsul Luthfi mengatakan pilkada di 270 daerah pada 9 Desember akan mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi. Pasalnya suksesi dalam penentuan pemimpin daerah kala pandemi dapat terhambat oleh ancaman penyebaran virus korona.

"Pandangan saya jelas kualitas pilkada akan menurun dibanding pilkada sebelumnya. Utamanya partisipasi masyarakat yang akan menurun drastis. Masyarakat akan lebih memilih diam di rumah daripada menyalurkan hak suaranya di TPS," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan pilkada juga akan berbenturan dengan ketakutan penyelenggara saat harus menggelar pemungutan di rumah sakit infeksi virus korona. Setiap pasien virus korona memiliki hak untuk memilih calon kepala daerahnya namun teknisnya sangat sulit.

"Tentu sangat sulit diatur teknisnya. Kemudian yang sangat tidak fair adalah kepala daerah incumbent bisa memanfaatkan momentum pandemi covid untuk menggaet suara dengan menyalurkan bantuan baik dari APBN maupun APBD," ujarnya.

Menurut Luthfi, penyaluran bantuan sosial dapat disalahgunaan untuk kepentingan politik bila pilkada tetap dilangsungkan waktu dekat.

Baca juga : MPR: Amalkan Nilai-nilai Pancasila Percepat Penanggulangan Korona

"Pengadaan APD maupun bantuan sembako yang terjadi sekarang bagi kepala daerah incumbent bisa dimanfaatkan oleh koleganya untuk menambah pundi-pundi dana pilkada. Ini sungguh tidak fair. Apalagi kita berbicara hal teknis yang lain maka sangat berat untuk bisa memastikan pilkada ini bisa bermutu," ungkapnya.

Guna menjaga mutu dan partisipasi pemilih menurut dia, pemerintah, DPR serta penyelenggara pemilu belum kehabisan kesempatan untuk mengkaji ulang kesepakatan pilkada 9 Desember.

"Kenapa kita tidak memakai prinsip mundur selangkah untuk maju beberapa langkah sehingga kesannya tidak dipaksakan seperti sekarang ini," katanya.

Ia pun menyangsikan persiapan dan tahapan pilkada yang akan dimulai 15 Juni karena masih berkutat dengan beban teknis dan protokol kesehatan.

"Maka estimasi pelaksanaan yang paling moderat adalah penundaan sampai tahun depan. Karena fokus kita saat ini adalah bagaimana menciptakan stabilitas kesehatan dan stabilitas ekonomi," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT