31 May 2020, 05:25 WIB

Kemendikbud masih Menunggu Gugus Tugas


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu keputusan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengenai daerah mana saja yang masuk pada zona hijau, kuning, dan merah.

“Kepastian apakah nantinya sekolah yang dinyatakan masuk zona hijau akan mulai menjalankan pembelajaran tatap muka pada awal tahun ajaran baru mendatang, ada syarat dan prosedur yang akan diterbitkan oleh Kemendikbud dalam waktu dekat,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Dirjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad saat dihubungi kemarin.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan memundurkan kalender pendidikan ke Januari. Kalender pendidikan Indonesia dimulai pada minggu ketiga Juli 2020 dan berakhir pada akhir Juni 2021.

Yang jelas, lanjutnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka belum tentu dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru yang akan dilaksanakan Juli mendatang, “Di daerah zona merah dan kuning, siswa tetap belajar dari rumah (BDR). Ini sudah saya jelaskan sebelumnya,” tambah Hamid.

Secara terpisah, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti menuturkan, saat ini gugus tugas di sejumlah daerah yang sudah tidak memiliki kasus covid-19 tengah mengkaji kesiapan infrastruktur dan masyarakat untuk menjalankan KBM tatap muka di sekolah.

“Tahapan persiapan infrastruktur tidak hanya di sekolah, tapi juga dari segi transportasi yang menjamin anak-anak aman dari paparan covid-19 selama perjalanan dari dan menuju ke sekolah,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, kebijakan pembukaan sekolah sebaiknya dibedakan antarwilayah. Prioritas pertama, keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Soal ketuntasan kurikulum itu nomor dua.

“Sekolah yang dibuka harus dipastikan hanya untuk wilayah zona hijau,” ujar Hetifah.

Masih khawatir

Sebagian besar orangtua tidak setuju dimulainya KBM tatap muka di sekolah saat dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang.

Jessy Pramandhana, 45, misalnya, masih khawatir praktik protap new normal untuk anak-anak sekolah bisa dilakukan secara baik.

“Butuh effort sosialisasi kontinu dan pengawasan dari pihak sekolah dan medis,” papar ayah dari dua anak yang duduk di SD dan SMA itu.

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Sinta, 44. Ia mengaku cemas bila KBM tatap muka digelar meski pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Sebaliknya, Ken Ayuditha Matahari, 33, justru setuju dengan rencana dibukanya sekolah. Ibu dari seorang anak masih duduk di SD itu menilai belajar dari rumah kurang efektif karena ia juga bekerja.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B Pulungan merekomendasikan agar sekolah tidak dibuka setidaknya sampai Desember 2020. “Pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus covid-19 telah menurun,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, anggota Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab mengatakan pihaknya sedang membantu pemerintah menyiapkan KBM tatap muka terbatas saat masa transisi.

“Pembelajaran tatap muka terbatas yang dimaksud tidak seluruh siswa dalam satu kelas masuk ke sekolah, tetapi bergantian, misalnya dalam satu kelas maksimum 15 anak, kemudian hari berikutnya siswa yang lain,” tutur pendiri Sekolah Cikal itu. (Ata/Pro/Ind/Ykb/Van/X-7)

BERITA TERKAIT