30 May 2020, 01:10 WIB

Pemkot Palu Harus Selesaikan Bansos Sebelum New Normal


M Taufan SP Bustan | Nusantara

PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, diminta untuk segera merealisasikan bansos untuk warga sebelum menerapkan aturan new normal. Saat ini, masih banyak warga khususnya penyintas dan kelompok miskin non PKG dan BLT belum mendapatkan bansos.

"Per 1 Juni 2020, pemerintah menerapkan kebijakan new normal. Sebelum penetapan itu Pemerintah Kota Palu sebaiknya segera merealisasikan bansos yang belum selesai," terang Ketua Komisi A DPRD Palu Anggota DPRD Palu Mutmainah, Jumat (29/5).

Menurutnya, saat ini situasi krisis ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat Palu karena dampak korona. Utamanya bagi warga Palu yang tinggal di hunian sementara, tenda pengungsian, dan sebaran titik rentan keluarga miskin yang ada di Palu.

Legislator NasDem itu, sangat tidak setuju jika Palu masih menahan bantuan sembilan bahan pokok hanya dengan alasan berdasarkan hasil surveilense, Kota Palu berada pada kurva datar. Terlebih, Palu adalah daerah yang mengalami bencana 28 September sudah mengalami krisis ekonomi sudah hampir dua tahun terakhir yang ditambah lagi dengan wabah Covid-19.

"Hari ini tidak ada alasan bagi pemerintah Palu untuk menahan bantuan sembako hanya karena Palu tidak masuk pada wilayah menuju PSBB, Karena itu sebaiknya Wali Kota segera menginstruksikan dinas terkait untuk mengimplementasikan kebijakan bansos kepada masyarakat," ungkapnya.

Mutmainah menambahkan, saat ini ada sekitar 100 lebih ton beras di gudang pemerintah Palu. Dinsos sendiri sudah menyediakan program Bansos melalui recofunsing anggaran Covid-19 berupa bantuan sembako bagi warga Palu untuk jangka waktu 14 hari. Begitu juga dengan dinas lainnya sudah menyiapkan anggaran untuk bantu warga atas krisis ekonomi.

"Artinya, ketika kebijakan ini sudah tertera dalam dokumen anggaran melalui fungsi anggaran, sebaiknya tidak ditunda-tunda. Harus segera tunaikan kebijakan tersebut melalui bansos. Apalagi ini adalah instruksi kebijakan pemerintah pusat untuk segera direalisasikan di kabupaten/kota," pungkas Mutmainah. (R-1)

 

BERITA TERKAIT