28 May 2020, 14:51 WIB

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

MAJELIS Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Saeful Bahri 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan. Atas perbuatanya yang mana menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Menyatakan terdakwa Saeful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim, dalam pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (28/5).

"Menjatuhkan pidana penjara terdakwa 1 tahun 8 bulan pidana dan pidana denda Rp150 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan," sambungnya.

Baca juga: Sidang Perdana Wahyu Setiawan dan Agustina Tio

Ketua Majelis Hakim menyebutkan mantan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krtistiyanto ini, bersama calon legislatif PDIP dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan Harun Masiku terbukti menyuap Wahyu berupa uang secara bertahap sebesar SGD19.000 dan SGD38.350 atau seluruhnya setara dengan jumlah Rp600 juta.

Menurut hakim, suap itu diberikan agar Wahyu mengupayakan KPU memilih Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Dalam hal memberatkannya, Hakim menilai, Saeful tak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta sebagai kader partai politik Saeful dinilai tak memberi contoh yang baik. Sementara hal yang meringankan adalah Saeful berlaku sopan dan memiliki tanggungan keluarga.

"Terdakwa tak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa sebagai kader tidak memberikan teladan yang baik," jelas hakim.

Dapat diketahui, putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang memvonis terdakwa Saeful Bahri dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150 juta.

Berdasarkan kepurusan Majelis Hakim, Saeful bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (OL-4)

BERITA TERKAIT