28 May 2020, 06:40 WIB

Sebelum Jalankan Normal Baru, Pemerintah Harus Terbuka


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMERINTAH mewacanakan pelonggaran PSBB termasuk menggunakan idiom normal baru untuk mendorong masyarakat siap berdampingan dengan covid-19. Sebelum penerapan kebijakan itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah menyampaikan situasi dan kondisi sebenarnya.

"Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana normal baru ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani covid-19," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (28/5).

Menurut dia, wacana berdampingan dengan covid-19 seakan-akan situasi sudah semakin membaik atau pemerintah kewalahan dalam penanggulangannya. Padahal Wakil Presiden Maruf Amin mengaku pemerintah belum mampu menanggulangi pandemi ini secara tuntas.

Ia pun mencatat terdapat lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pertama, pemerintah tidak pernah menjelaskan grand desain penanganan virus korona. Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir tiga bulan tidak ada langkah selanjutnya seperti berdampingan dengan covid-19.

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ungkapnya.

Kedua menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian, gugus tugas dan pemerintah daerah.

Ketiga, dari pernyataan presiden soal menagih target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya 2 kali yang bisa lebih dari 10 ribu uji spesimen. Sementara angka-angka yang diumumkan oleh Gugus Tugas tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

Keempat, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk, di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk.

"Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien positif, belum lagi soal ketersediaan APD yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit hingga hari ini."

baca juga: Sambut Kenormalan Baru, Polri Sosialisasi Sampai Level Bawah

Kelima, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi. Ini bisa dibaca tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Apakah dengan kondisi masyarakat seperti ini akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik," pungkasnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT