27 May 2020, 20:14 WIB

Kenormalan Baru untuk Menyeimbangkan Mazhab Kesehatan dan Ekonomi


Abdillah Muhammad Marzuqi | Humaniora

ANGGOTA DPR RI Marwan Jafar mendukung skema era kenormalan baru dalam aktivitas sehari-hari di setiap lini dengan menerapkan disiplin ala militer serta perubahan yang sistemik

"Kami melihat keinginan kuat pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan roda ekonomi yang harus beranjak bergerak dan upaya sekuat tenaga untuk menangani penyebaran Covid-19 dengan segala sumber daya yang dimiliki negara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan efektif," ujar Marwan, Rabu (27/5).

Menurut dia, pemerintah tengah menyeimbangkan antara mazhab ekonomi dan keselamatan meskipun angka kasus  masih cukup tinggi.

Apalagi, lanjut dia, jika dilakukan tes cepat (rapid test) secara massal di seluruh Tanah Air, kemungkinan besar akan kelihatan jumlah sesungguhnya kasus korona. Hal itu sekaligus untuk menjawab keraguan akan data yang dikeluarkan pemerintah.

Namun ia menyayangkan instruksi  Presiden Joko Widodo untuk mewudukan 10.000 tes massal belum terwujud.

"Kementerian dan lembaga serta otoritas yang menangani korona harus bahu-membahu, bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkannya, apalagi sebelum diberlakukan era new normal," tandasnya.

Terkait dengan gaya komunikasi publik pemerintah selama ini, dia menganggap, dengan bahasa yang kebarat-baratan, ia mendorong pemakaian istilah yang lebih mudah dicerna masyarakat, khususnya di pedesaan.

"Lebih baik, para pejabat menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami rakyat kebanyakan. Saya usul menggunakan bahasa yang lebih sederhana 'ayo kerja lagi', atau bahasa daerah masing-masing," ujarnya.

Menurut dia roda ekonomi harus mulai lepas landas dengan pemberlakuan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi, tanpa pandang bulu dan strata sosial.

Hal itu, tidak bisa disepelekan karena ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, seperti pertumbuhan ekonomi yang makin menurun.

Meskipun sebelum pandemi perekonomian sudah menurun, ia berharap hal tidak dijadikan alasan.

Ia meminta pemerintah serius membuat terobosan yang ekstra cepat dan mujarab guna menekan angka pengangguran yang semakin tinggi.

"Bahkan, pendapatan negara juga terus-menerus menurun. Termasuk penerimaan pajak. Ini juga butuh terobosan yang spektakuler untuk mengatasinya," ujarnya.

Menurut dia bangsa ini sudah lama mengalami deindustrialisasi karena penurunan sektor industri manufaktur atau industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 10 tahun terakhir sehingga butuh penanganan serius secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan dana sekitar Rp405 triliun hasil revisi APBN untuk menangani pandemi korona harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai peruntukannya, tidak ada kebocoran dan penyelewangan, dan tepat sasaran.

"Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan baik sengaja maupun tidak sengaja atau tidak hati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi agar kasus BLBI, Bank Century dan kasus sejenisnya tidak terulang kembali," ujarnya.

Agar penanganan korona lebih maksimal, imbuh Marwan, perlu ada evaluasi secara mendetail, mendalam, dan menyeluruh di masing-masing sektor. Teermasuk hasil studi banding yang kredibel dan obyektif lintas sektor, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pandemi.

Permasalahan soal harga kebutuhan pokok yang sesuai instruksi Presiden sebelum Lebaran harus sudah terkendali, kata dia, kenyataan di lapangan malah berbeda. Masih ditemukan harga-harga kebutuhan pokok yang belum stabil.

Di era normal baru, dia mengingatkan, agar konsisten dalam membuat kebijakan dan jika perubahan sebaiknya pula dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga tidak membingungkan rakyat banyak.

"Sangat dimaklumi, dalam penanganan korona ini bersifat dinamis, sehingga perubahan sangat dimungkinkan, tetapi harus ada sosialisasi yang bersumber dari suara satu pintu agar antar pejabat tidak berbeda-beda pernyataan dan komentarnya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan untuk melibatkan TNI-Polri agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga, serta Tim Gugus Tugas Covid-19.

Keberadaan pesantren juga perlu diperhatikan di era normal baru nantinya, karena masih rentan terhadap penyebaran virus corona sehingga perlu diberi fasilitas yang memadai. (Ant/OL-8).

BERITA TERKAIT