26 May 2020, 15:53 WIB

Survei: Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat saat Wabah Covid-19


Indriani Astuti | Politik dan Hukum

MAYORITAS publik menilai bahwa pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis setelah adanya wabah Covid-19. Publik juga tidak puas dengan penanganan pemerintah terhadap dua sektor tersebut. Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan Indobarometer dan Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI), Kamis (21/5). 

Dari hasil survei, mayoritas responden (95,6%) menilai bahwa perbandingan masalah pengangguran sebelum dan sesudah wabah Corona (Covid-19) masuk ke Indonesia meningkat signifikan. Sedangkan hanya 0,3% responden yang menilai menurun. Sisa responden yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0,8%).

Selain itu, mayoritas responden (84,3%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan pengangguran oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, hanya sebesar (11,6%) responden yang menyatakan puas. Sisanya (4,3%) menjawab tidak tahu/tidak jawab.

Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menyampaikan berkaitan dengan perbandingan masalah kemiskinan sebelum dan sesudah wabah Corona (Covid-19) masuk ke Indonesia meningkat signifikan, mayoritas publik (90,1%) menyatakan kemiskinan meningkat. Hanya sebesar (1%) yang menyatakan kemiskinan turun. Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.8%).

Begitupun dengan penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, mayoritas responden (74,1%) menilai tidak puas. Sementara sebesar 23,6% menilai puas dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 2,5%.

"Melihat hasil survei opini masyarakat ini, Pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin harus mengubah kinerjanya dalam penanganan masalah Covid-19 karena mayoritas responden tidak puas. Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/5).

Mayoritas responden (84,3%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan pengangguran oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, hanya sebesar 11,6% responden yang menyatakan puas. Sisanya 4,3% menjawab tidak tahu/tidak jawab

"Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki," terang Qodari.

Ia juga menyampaikan persepsi masyarakat tentang bertambahnya pengangguran disebabkan dua masalah pokok yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan serta masalah kartu pra kerja. Sedangkan masalah kemiskinan ditenggarai akibat jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan bantuan dan korupsi bantuan.

Qodari menyebut lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas (pertanyaan terbuka) adalah PSBB mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), kartu prakerja belum efektif (11,2%), belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur (8,6%), sulit mendapat pekerjaan (8,6%). 

Sedangkan lima alasan tertinggi responden menjawab puas (pertanyaan terbuka) adalah program kartu prakerja bagus namun pendaftarannya sulit (32,8%), ada bantuan sosial untuk pengangguran (20,7%), ada program untuk mengatasi pengangguran (19%), bantuan pemerintah untuk PHK (8,6%), ada kelonggaran dari pemerintah untuk perusahaan (5,2%).

Dalam menangani kemiskinan, mayoritas responden (74,1%) menilai tidak puas. Sementara sebesar 23,6% menilai puas dan tidak tahu/tidak jawab 2,5%. Ia menjabarkan lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas (pertanyaan terbuka) yakni kemiskinan semakin bertambah (21.9%), korupsi dana bantuan (18,9%), bantuan bagi masyarakat miskin lambat (13,6%), jumlah bantuan sedikit (10,1%), masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6%).

Adapun lima alasan tertinggi responden menjawab puas (pertanyaan terbuka) adalah: ada bantuan listrik (28,6%), ada bantuan pemerintah bagi warga miskin (27,9%), mendapat bantuan dari Presiden (20,1%), banyak sumber bantuan (7,1%), bantuan tunai langsung dari desa (6,7%).

Baca juga: Komisi III DPR Apresiasi Kampung Tangguh Cegah Covid-19 Di Jatim

Adapun metodelogi survei yang digunakan melalui sampel tujuh wilayah di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (7 provinsi ini setara dengan 64,9% populasi nasional).

Survei Jurnalisme Presisi ini dilaksanakan pada 12 – 18 Mei 2020. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95% dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara seluler dengan kuestioner. (Ind)

BERITA TERKAIT