22 May 2020, 12:10 WIB

Berjemur, Solusi Polemik Kenaikan Iuran BPJS


Rosita Y Suwardi Wibawa, Peneliti di Kinarya Anak Bangsa, Environmental Enthusiast, Pecinta Alam Hayati & Bumi Lestari | Opini

MAHKAMAH Agung telah membatalkan Kenaikan Iuran BPJS dalam Perpres No 75/2019. Namun, dengan Perpres No 64/2020 Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Kebijakan ini dinilai tidak berempati terhadap kondisi rakyat, selain dianggap sebagai cacat yuridis dan bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 2 Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Untuk tahun anggaran 2020 negara telah menyiapkan dana BPJS Kesehatan Rp48 triliun, namun di awal tahun gara-gara pandemi Covid-19 dan pembatalan kenaikan iuran BPJS, malah kemudian menjadi Rp75 triliun. Angka ini akan terus bertambah jika semakin banyak warga Indonesia yang menderita penyakit berat.

Solusi apa yang dapat ditempuh pemerintah saat ini?Inilah momentum pengaturan kegiatan berjemur bagi warga negara. Hal tersebut sebagai salah satu solusi dan bisa jadi merupakan pilihan intervensi pemerintah yang doable dalam kondisi rakyat sedang prihatin pandemi. Minimal pemerintah perlu menahan diri mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran BPJS setelah pencabutan PSBB. 

Mengapa kegiatan sepele macam berjemur di bawah sinar matahari menjadi urgen diatur negara? Sejak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) melanda berbagai negara, anjuran berjemur matahari kerap muncul sebagai pengingat agar tubuh tidak terkena kanker dan penyakit autoimun. Penyakit-penyakit mematikan itu bisa muncul akibat terjadinya defisiensi vitamin D dari sinar matahari. 

Kecepatan penularan covid-19 antar manusia ini membuat warga dunia panik. Otoritas pemerintahan di berbagai dunia pun kewalahan menangani virus yang penyebarannya sudah tembus di angka 3 juta jiwa. Jumlah kasus positif terus bertambah. Begitu pula dengan jumlah kematian. Belum lagi ancaman resesi ekonomi dunia yang diprediksi bakal lebih parah dari the Great Depression 1930.
 
Manfaat segera
Di tengah semua tekanan itu, manusia sebagai entitas yang mempunyai insting mempertahankan diri mencoba bertahan hidup di tengah-tengah pandemi. Dalam sekejap, berjemur menjadi gerakan masif di dunia. Berbagai penelitian mengingatkan pentingnya vitamin D dan sinar matahari untuk imunitas tubuh. Manusia pun berlomba-lomba agar tidak masuk dalam daftar angka kematian akibat covid-19.

Mengapa berjemur? Peran vitamin D dalam kesehatan manusia ternyata tidak sekadar sebagai agen pembangun tulang dan gigi, seperti yang diajarkan kepada kita sejak kecil. Berbagai riset menunjukkan peran vitamin D yang signifikan dalam memerangi pandemi covid-19 dan penyakit berat lainnya.

Baru-baru ini artikel review yang dimuat dalam jurnal sains MDPI Switzerland oleh William B Grant, Henry Lahore dan tim, memaparkan bukti vitamin D dapat mengurangi risiko influenza, infeksi covid-19, dan risiko kematian akibat virus itu.

Pun Martin Hewison pada artikelnya berjudul An Update on Vitamin D and Human Immunity, memaparkan secara khusus vitamin D yang diproduksi secara endogen oleh sinar matahari. Di bawah kulit manusia ada 7-dehydrocholesterol yang akan disintesa sinar ultraviolet matahari menjadi pre vitamin D3. Melalui satu proses lagi pre vitamin D3 akan diubah menjadi vitamin D3.

Vitamin D3 ini kemudian diolah oleh hati dan ginjal secara kimiawi menjadi vitamin D aktif yang diperlukan tubuh. Vitamin D aktif ini diedarkan darah ke sel-sel tubuh manusia, termasuk organ tubuh dan berfungsi sebagai imunomodulator. 

Imunomodulator adalah zat yang dapat memodulasi (mengubah atau mempengaruhi) sistem imun tubuh menjadi normal. Zat ini berperan menguatkan sistem imun tubuh atau menekan reaksi sistem imun yang berlebihan.

Sayangnya, banyak orang tidak memahami fungsi vitamin D sebagai imunomodulator dan lebih berfokus pada pengaruh vitamin D terhadap kesehatan tulang dan gigi. Orang juga tidak sadar asupan vitamin D paling banyak justru berasal dari sinar matahari, 90% dari kebutuhan manusia, dan hanya 10% yang bisa dipenuhi oleh makanan.

Dalam buku Power of Vitamin D, Sarfraz Zaidi, MD spesialis endocrinology, diabetes dan metabolisme di Amerika Serikat mengatakan, sebagian besar orang di dunia tidak sepenuhnya paham tentang kekuatan vitamin D. Sarfraz bahkan menyebutkan saat ini dunia mengalami pandemi kekurangan vitamin D. Hal ini disebabkan gaya hidup modern dan konsepsi yang salah tentang vitamin D.

Indonesia sebenarnya sangat diuntungkan sebagai negara di garis khatulistiwa. Negeri ini tentu mendapat paparan sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan negara-negara yang berada di belahan utara maupun selatan khatulistiwa.

Beberapa peneliti, seperti Indah K Murni, Dian C Sulistyoningrum, dan Vicka Oktaria pada 2016 mengungkapkan vitamin D dapat diperoleh secara optimal dari matahari di negara yang paparan sinar matahari memadai. Disebutkan pula bahwa belahan bumi pada lintang yang jauh dari tropis mengalami kesulitan untuk mencapai skor vitamin D yang dianggap memadai untuk kesehatan.
 
Regulasi berjemur
Peran vitamin D sebagai imunitas tubuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan penyakit berat lainnya tidak diragukan lagi, terlihat dari berbagai penelitian tersebut. Namun hingga sekarang otoritas pemerintah Indonesia masih belum mengambil kebijakan yang diperlukan terkait pemenuhan vitamin D dari sinar matahari tersebut.

Belum adanya kebijakan terkait vitamin D ini bisa ditengarai dengan tidak adanya kesadaran dan perhatian mengenai pentingnya Vitamin D untuk kesehatan warga. Indonesia juga belum mengeluarkan regulasi yang mengatur hal dasar pemenuhan vitamin D dalam kegiatan warganya.

Merebaknya pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pijakan bagi pemerintah untuk segera membuat kebijakan regulasi kesehatan guna memantau indikator ketercukupan vitamin D dalam tubuh. 

Hal paling mendasar adalah dengan memasukkan instrumen pengecekan skor vitamin D dalam formulir cek darah umum di laboratorium. Skor vitamin D harus dianggap sama pentingnya dengan skor hemoglobin, leukosit, dan trombosit.

Dari skor itu akan diketahui angka kecukupan vitamin D pada pasien saat mereka datang ke dokter dan mengeluhkan penyakitnya, bahkan sebelum si pasien sakit. Pemeriksaan skor vitamin D mendesak dilakukan terkait dengan fakta-fakta hasil riset yang membuktikan vitamin D merupakan agen penting imunomodulator yang bisa membantu pencegahan suatu penyakit.

Pengecekan skor vitamin D ini juga harus disertai dengan konsistensi menjalankan gerakan berjemur secara nasional. Dalam kurikulum pendidikan, pemerintah hendaknya memasukkan satu slot waktu berjemur untuk seluruh anak didik mulai tingkat taman kanak-kanak atau pre-nursery sampai ke level pendidikan tertinggi di Indonesia.

Langkah ini perlu diambil karena, seperti diungkap Sarfraz, gaya hidup menjadi salah satu pemicu defisiensi vitamin D. Di pagi hari, anak-anak didik kita diwajibkan masuk ke kelas di mana pada saat itu matahari sedang memancarkan sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk mensintesa zat di bawah kulit manusia menjadi vitamin D. Menurut Sarfraz, sinar matahari UV-B yang berperan dalam sintesa vitamin D dalam kulit.

Saat ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memiliki data indeks ultraviolet (UV Index) yang ada di seluruh kawasan Indonesia, terkait dengan waktu perjalanan matahari di khatulistiwa. UV Index ini berskala 1 sampai dengan di atas 11 yang menunjukkan tingkat risiko paparan sinar ultraviolet matahari. Semakin tinggi angka indeks, semakin berbahaya. Perlu informasi mengenai jenis sinar ultraviolet apakah UV-A, UV-B ataukah UV-C, dan kapan saja waktunya. 

Langkah-langkah strategis perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, bisa dipastikan warga Indonesia akan banyak mengalami defisiensi vitamin D. Anak-anak sebagai aset masa depan bangsa justru akan menjadi generasi yang mudah sakit. Tidak hanya rentan penyakit covid-19, tetapi juga penyakit berat lainnya.

Kegiatan berjemur sebagai upaya pencegahan penyakit berat tentu akan sangat membantu pemerintah menghemat anggaran belanja di sektor kesehatan masyarakat. Negara tidak perlu lagi mengeluarkan angka fantastis untuk membayar klaim asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
 

BERITA TERKAIT