22 May 2020, 11:09 WIB

Data Penduduk di KPU Bocor, Kemendagri: Nggak Ikut Campur


Adin Azhar | Politik dan Hukum

DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memberikan respons atas kebocoran data penduduk dari pusat data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Enggak (ikut campur)," kata Zudan Arif Fakrulloh, Jumat (22/5).

Menurut dia, Kemendagri memang bertugas menyetorkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) kepada KPU. Misalnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

DP4 untuk keperluan itu telah diserahkan pada akhir Februari 2020. KPU menggunakan data tersebut untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

Baca juga:  Regulasi Penempatan Data Center Cegah Data Bocor di Luar Negeri

Zudan menyebut pihaknya tak tahu menahu soal kebocoran data. Apalagi ada kop surat KPU bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014 dalam informasi pribadi yang dibocorkan.

"(Data) sudah kita berikan penuh ke KPU," tegas Zudan.

Sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.

"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia," tulis akun @underthebreach itu pada Kamis (21/5) malam.

BERITA TERKAIT