22 May 2020, 07:10 WIB

Timwas DPR Awasi Anggaran Penanganan Korona


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Hamka Baco Kady, memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi covid-19 di Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp405,1 triliun.

“Ada dua hal yang harus kita kelompokkan terlebih da hulu, yang menjadi tujuan khusus dari pengawasan kita ini, yakni terkait anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penangan an covid-19,” ucap Hamka saat Rapat Dengar Pendapat Virtual antara Timwas Covid-19 DPR RI dengan Kapolri, Ba dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Rabu (20/5).

Dalam rapat virtual itu, Hamka meminta BPKP dan KPK, apabila menemukan indikatorindikator dalam laporan dan pemeriksaan khusus tersebut, segera melaporkan juga kepada Timwas DPR RI.

“Tolong diberikan hasil kajian dan pemeriksaan dari anggaran Rp405,1 triliun kalau ini yang terjadi,” ucapnya. Hamka juga menyatakan ang garan itu tidak termasuk refocusing anggaran dalam APBN 2020.

“Refocusing itu tentu terkait pengawasan BPKP, KPK, dan lembaga lainnya dalam keterkaitan dengan lembaga atau kementeriannya sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKB Marwan Jafar menekankan agar penyaluran berbagai macam program jaring pengaman sosial selama pandemi covid-19 harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Guna meminimalisasi ekses negatif dari penyampaian bantuan yang salah sasaran.

“Kepastian penyaluran berba gai bentuk jaring pengaman sosial harus secara adil, merata, obyektif, dan tepat sasaran. Persoalan ini wajib diprioritaskan, terutama buat meminimalkan ekses-ekses negatif yang tidak kita inginkan,” papar Marwan di Jakarta, Rabu (20/5).

Marwan melanjutkan saat ini Indonesia masih berjuang melawan pandemi covid-19 yang berdampak pada krisis ekonomi dan sosial. Namun, dirinya meyakini pascapandemi, Indonesia mampu keluar menuju The Great Society.

“Kita mesti meyakini dan opti mistis pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mampu mewujudkan tatanan masyarakat baru Indonesia yang besar (The Great Society) yang lebih berkeadilan, berintegritas, berdisiplin, tetap religius-spiritual, serta ramah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya. (Rif/Uta/P-5)

BERITA TERKAIT