21 May 2020, 06:28 WIB

BPJS Watch Setuju Penaikan Iuran JKN Tapi...


mediaindonesia.com | Humaniora

KOORDINATOR BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan Perpres 64 Tahun 2020 sudah sesuai secara yuridis. Timboel pun pada dasarnya setuju dengan penaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Penaikan iuran JKN merupakan keniscayaan," kata Timboel dalam diskusi virtual Kontroversi Perpres 64 Tahun 2020, Rabu (20/5).

Namun, Timboel mengatakan timing penaikan iuran JKN seperti diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 tidak tepat. 

"Penaikan iuran JKN di saat pandemi covid-19 tidak tepat," katanya.

Berdasarkan Perpres 64 tahun 2020, penaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku untuk kelas satu dan dua mulai 1 Juli 2020. Kelas satu naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Kelas dua naim dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Peserta kelas satu dan dua hanya 6% atau 14 juta dari total peserta. Sedangkan kelas tiga tidak ada kenaikan, tetap Rp25.500 plus subsidi Rp16.500. Jumlah mereka 21 juta orang. Selebihnya sebanyak 32 juta peserta yang masuk kategori miskin tetap gratis. 

baca juga: Penyesuaian Iuran BPJS Demi Tingkatkan Akses ke Layanan Kesehatan

Timboel mengatakan banyak orang terdampak pandemi covid-19 yang penghasilannya berkurang. Mereka, katanya, pasti sulit membayar iuran apalagi dinaikan. Ia mengusulkan mengusulkan pemerintan mencari sumber lain untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. 

"Pemerintah bisa mengambil dari cukai rokok, misalnya," katanya. (OL-3)

BERITA TERKAIT