20 May 2020, 23:53 WIB

RUU Cipta Kerja Harus Ikut Memperkuat UMKM


Syarief Oebaidillah | Ekonomi

USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjad salah satu kekuatan perekonomian nasional. Karena itu, keberadaannya perlu diperkuat. Momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi salah satu medium memperkuat peran strategis UMKM di Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sandiaga S. Uno berharap RUU Cipta Kerja dapat memperkuat subtansi UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM.

"Jika ingin ekonomi kita kuat maka benahilah UMKM,dibina,diberdayakan dan dikembangkan," kata Sandiaga dalam web seminar yang diselenggaran HIPPI DKI Jakarta bertajuk “Nasib UMKM Pada RUU Cipta Kerja".

UMKM Indonesia tercatat menyumbang 60% dari total PDB, menyediakan 96% lapangan pekerjaan, dan 14% dari total ekspor Indonesia.

Ketua Umum DPD HIPPI DKi Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, RUU Cipta Kerja membawa angin segar akan masa depan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional.

Baca juga : Airlangga Hartarto: 75% Peserta Kartu Prakerja Mengaku Puas

Beberapa poin yang harus diperhatikan untuk memperkuat UMKM, kata Sarman, ialah kepastian kemudahan perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), jaminan akses pembiayaan/permodalan, sertifikasi halal khusus produk UMKM, kewajiban perusahaan besar dan investor bermitra dengan perusahaan UMKM.

Selain itu, perlu juga diperhatikan kewajiban instansi pemerintah mempergunakan berbagai produk UMKM, kuota lahan UMKM di setiap rest area, fasilitas khusus pada KEK, skala upah minimum khusus bagi UMKM, tarif iklan khusus bagi produk UMKM di berbagai Media, kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, serta kemudahan mendapatkan HAKI.

"Juga ada regulasi tumpang tindih yang menghambat untuk UMKM dan Koperasi untuk diperhatikan. Selain itu tenaga pendamping di lapangan melayanani konsultasi usaha, proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD yang diperuntukkan khusus pelaku UMKM dan memperkuat anggaran dan keberadaan Kementerian UMKM sebagai institusi pemerintah yang secara tunggal melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM," kata Sarman.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengapresiasi masukan dari banyak kalangan.Menurutnya Kemekop-UKM siap menerima masukan dan memperjuangkan bersama agar berbagai aspirasi dapat diakomodir pada RUU Cipta Kerja. (RO/OL-7)

BERITA TERKAIT