20 May 2020, 17:23 WIB

Hadapi Lonjakan PHK, BPJAMSOSTEK Siapkan Berbagai Terobosan


Deri Dahuri | Ekonomi

KONDISI pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi akan meningkat cukup signifikan.

Peningkatan pekerja yang di PHK tersebut secara tidak langsung juga berimbas pada melonjaknya jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). 

Pada konferensi pers melalui aplikasi Zoom, Rabu (20/5), Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan pihak prihatin dengan merebaknya pandemi Covid-19. Agus mengatakan dirinya turut memberi empat baik secara pribadi maupun kelembagaan terkait pandemi Covid-19.

"Bentuk empat kami secara pribadi, jajaran direksi dan karyawan telah melakukan pemotongan gaji untuk sumbangan kepada para relawan Covid-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kami melakukan charity untuk mengurangi beban pekerja dan masyarakat yang terdampak Covid-19,"  kata Agus.  

Untuk menghadapi lonjakan PHK dan peningkatan klaim JHT, Agus menegaskan BPJAMSOSTEK telah melakukan antispasi. "Kami juga tengah mengusulkan stimulus keringan pembayaran iuran bagi peserta BPJAMSOSTEK," jelasnya.  

Hal senada disampaikan Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif. Krishna mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK telah siap untuk mengantisipasi lonjakan PHK tersebut.

Ia mengatakan bahwa selama periode April-Mei 2020 belum ada lonjakan klaim program JHT yang signifikan dan tercatat 791.650. Bahkan klaiim pada periode yang sama pada tahun lalu atau 2019, mencapai 924.460 klaim.    

“Kami mengerti kondisi yang dihadapi teman-temen pekerja yang ter-PHK sebagai dampak pandemi Covid-19. Kami pastikan BPJAMSOSTEK tetap beroperasi normal melayani peserta, melalui metode Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik),’’ kata Krishna.

Metode Lapak Asik, menurut Krishna, ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait kebijakan social dan physical distancing. Krishna juga menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi untuk melahirkan inovasi agar Lapak Asik menjadi lebih baik lagi.

Ia menegaskan bawha salah satu terobosan lain yang digagas untuk menghadapi lonjakan PHK adalah klaim kolektif. "Inisiatif ini ditujukan kepada perusahaan dengan skala usaha besar dan menengah yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30% pekerjanya karena dampak pandemi Covid-19," paparnya.

Selain itu pihak perusahaan juga harus menjamin validitas data tenaga kerja, sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan lebih cepat. Adapun tahapan pengajuan klaim JHT adalah secara kolektif.

Krishna menjelaskan, pertama, perusahaan mengeluarkan surat kuasa resmi untuk penunjukan perwakilan yang akan berkoordinasi dengan petugas BPJAMSOSTEK.
 
Kedua, perwakilan perusahaan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan wewenang dalam pengajuan klaim JHT secara kolektif, dan diketahui oleh perusahaan, 

Ketiga, setiap peserta mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan menghubungi perwakilan perusahaan yang telah ditunjuk, 

"Ketiga, perwakilan perusahaan membuat surat pengantar pengajuan klaim JHT secara kolektif, beserta data pekerjanya yang terdiri dari nama, nomor handphone aktif, alamat email aktif , sebab klaim, dan checklist kelengkapan dokumen klaim," ujar Krishna,

"Keempat, membuat surat berhenti bekerja massal, dengan lampiran data berupa nama pekerja, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta BPJAMSOSTEK, dan periode masa kerja masing-masing pekerja," jelasnya

Krisha mengatakan langkah selanjutnya, membuat jadwal harian proses pengajuan klaim JHT bagi tenaga kerjanya, dan dikoordinasikan dengan petugas BPJAMSOSTEK.
 
BPJAMSOSTEK juga telah melakukan simplifikasi prosedur Lapak Asik. Bentuk simplifikasi tersebut antara lain, verifikasi dengan videocall hanya dilakukan pada peserta yang datanya masih sangat diragukan.

Selain itu dalam upaya meningkatan kapasitas pelayanan di setiap Kantor Cabang, BPJAMSOSTEK telah menambah jumlah personel yang bertugas melakukan verifikasi berkas peserta – termasuk memobilisasi dari unit kerja non pelayanan.

Krishna menjamin bahwa seluruh penyempurnaan proses Lapak Asik tersebut tetap mengedepankan kehati-hatian, keamanan data peserta, dan prinsip-prinsip good governance.

Krishna menambahkan BPJAMSOSTEK telah menyediakan fasilitas Lapak Asik offline di setiap kantor cabangnya, bagi peserta yang mengalami kesulitan mengakses Lapak Asik secara online.

Meski demikian, Krishna tetap mengimbau agar sebisa mungkin peserta melakukan seluruh proses klaimnya dari rumah, karena jauh lebih praktis dan terhindar dari risiko terpapar virus Covid-19.

Ia mengingatkan peserta jangan menggunakan jasa pihak ketiga atau calo yang berpotensi mencuri data diri peserta. BPJAMSOSTEK juga telah mengantisipasi tindakan para calo yang telah mengambil hak antrian peserta pada prosedur Lapak Asik.

“Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan seluruh pekerja yang ter-PHK bisa dapat kembali bekerja, sehingga ekonomi keluarganya dapat kembali pulih seperti sedia kala. Saya juga berharap jika sudah kembali bekerja nanti, pastikan diri kita kembali terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan perlindungan dari risiko kerja,” tutup Krishna. (RO/OL-09)
 

BERITA TERKAIT