20 May 2020, 11:14 WIB

Kejagung Serahkan Barang Rampasan Negara ke Kejati dan Kejari


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) melakukan serah terima barang rampasan negara yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagai Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan total nilai aset lebih dari Rp127,8 miliar.

Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung, Agnes Triani, menyebutkan ada enam satuan kerja yang akan mendapatkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara.

Baca juga: Yudo Margono Dilantik Jadi KSAL, Fadjar Prasetyo KSAU

"Keenam satuan kerja yakni, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Riau dan Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung," ucap Agnes dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu, (20/5).

Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono mengatakan, dengan dilakukannya serah terima barang rampasan negara tersebut selanjutnya, barang rampasan negara akan digunakan untuk keperluan dinas satker di daerah baik yang berupa tanah dan atau bangunan maupun kendaraan bermotor.

"Dengan dilakukannya serah terima barang rampasan negara tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dinas satuan kerja di daerah baik yang berupa tanah dan atau bangunan maupun kendaraan bermotor," tutur Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang bersama Wakil Jaksa Agung Untung, Setia Arimuladi, juga memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran mengenai kebijakan Refomasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mereka berpesan, kepada jajarannya untuk tetap semangat dan berusaha membangun Zona Integritas WBK/ WBBM guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. (OL-6)

BERITA TERKAIT