19 May 2020, 23:10 WIB

PLTS Atap Diharapkan Masuk Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional


M. Ilham Ramadhan | Ekonomi

DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa merekomendasikan agar program Surya Nusantara masuk ke dalam bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah pascacovid-19.

Surya Nusantara merupakan program nasional untuk mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan Program Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD sebagai stimulus ekonomi.

"Kemudian pemerintah juga bisa memetakan atau membuat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan. Misal, dipeuntukkan kepada pelanggan PLN 450 va atau pelanggan 900 va subsidi," kata Fabby dalam webinar Green Economic Recovery bertema Akselerasi Pengembangan Energi Surya Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia PascaCovid-19, Selasa (19/5).

Program PLTS atap, lanjutnya juga menjadi bagian dari target 23% pemerintah menerapkan energi bauran terbarukan pada 2025. Oleh karenanya hal itu dinilai sesuai sebagai langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Program Surya Nusantara, sambung Fabby, juga memiliki dampak mengular yang positif kepada dunia industri kelistrikan dan pembukaan lapangan kerja. Mengingat dampak pandemi juga telah merangsek ke dunia ketenagakerjaan dengan jumlah PHK dan perumahan karyawan yang terus meningkat.

Dari PLTS atap setidaknya tenaga kerja yang akan terserap akan sebesar 20.000 hingga 22.000 orang dengan asumsi pemasangan PLTS atap total bertenaga 1GWp.

"Sasaran program ini bisa difokuskan ke provinsi dengan pelanggan PLN subsidi terbanyak. Ke provinsi yang pembayaran pokok listriknya tinggi. Ketiga, dilakukan di atas gedung bangunan pemerintah yang telah diamanagkan dalam ruen bahwa bangunan pemerintah itu 23% harus ada PLTS atap. Dan disinergikan dengan program sejuta rumah oleh PUPR," jelas Fabby.

Di kesempatan yang sama Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eshter Sri Astuti menyatakan, pihaknya mendukung penggunaan energi terbarukan untuk mengganti energi tidak terbarukan dan diterapkan di Indonesia.

Selain berpengaruh positif pada lingkungan, penggunaan energi baru terbarukan sejatinya telah ada dalam nota keuangan APBN. Itu menjadikan penerapan energi terbarukan menjadi prioritas nasional terkait ketahanan energi.

"Progran prioritas nasional untuk ketahanan nasional ergi ini akan sangat berguna dan tepat sararan jika pemerintah bisa mengeluarkan stimulus fiskal terkait pemakaian green product, solar panel misalnya. Jadi bila ada yang menggunakan soalr panel dia mendapatkan insentif fiskal, apakah itu pajak atau lainnya," tutur Eshter.


Dalam konteks PLTS atap, sambung Esther, selain memberikan insentif kepada pengguna, pemerintah dirasa juga perlu untuk memikirkan keringanan lain. Pasalnya biaya pemasangan PLTS atap berada dikisaran Rp18 juta hingga Rp50 juta.

"Untuk pemasangan tentu saja berat. Tapi bisa saja, apakah ada skema cicilan lunak atau stimulus yang mendukung agar masyarakat berpindah yang menghunakan listrik dari unrenewable menajdi renewable itu perlu dipikirkan," tururnya. (E-1)

BERITA TERKAIT