19 May 2020, 15:55 WIB

HAM dan Tata Kelola Media Sosial


Endy Bayuni, Jurnalis, Anggota Dewan Pengawas Facebook | Opini


SEJAK dua pekan ini saya bergabung dengan 19 pemimpin lainnya dari masyarakat sipil, akademisi, dan media di seluruh penjuru dunia sebagai anggota Dewan Pengawas Facebook dan Instagram. 

Badan yang baru dibentuk ini akan mengambil keputusan yang sifatnya mengikat mengenai konten yang harus dihapus atau diperbolehkan di Facebook dan Instagram, berdasarkan prinsip kebebasan berekspresi dan hak azasi manusia (HAM). 

Perlu saya tekankan bahwa dewan ini bukan bagian dari Facebook. Kami bukan pegawai Facebook. Dewan ini dibentuk guna membantu meningkatkan tata kelola media sosial demi kepentingan masyarakat luas. Lebih jelasnya, tanpa independensi, tidak akan ada pengawasan yang kredibel.

Tugas dewan ini menjadi sangat penting mengingat Facebook telah tumbuh pesat dan memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas, bukan saja komunitas Facebook yang jumlahnya lebih dari 2,4 miliar.

Operasi Facebook lintas batas negara, sehingga hampir tak ada bagian di dunia ini yang tak tersentuh oleh Facebook  dan Instagram, langsung maupun tidak. Perkembangan media sosial yang pesat telah membawa perubahan dalam kehidupan dan cara kita bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi. 

Penggunanya dapat berhubungan secara efisien dan efektif. Sosial media memberi suara bagi masyarakat yang tak bisa bersuara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan perdebatan penting dalam hidup kita.

Tapi seperti teknologi komunikasi lainnya, penyalahgunaan media sosial tak bisa terhindarkan. Banyak ditemukan posting palsu, hoaks, ujaran kebencian, dan hasutan melakukan kekerasan dalam konten media sosial, bahkan yang menyebabkan pelanggaran HAM. Walaupun Facebook bukan sumbernya, ia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab karena ikut memfasilitasi penyebarannya.

Model tata kelola
Dewan Pengawas didesain untuk memperkuat sistem akuntabilitas perusahaan dengan penambahan satu lapisan lagi pengawasan di atas mekanisme moderasi konten yang sudah ada di Facebook. Banyak perusahaan multinasional kini menghadapi tekanan agar melakukan praktik-praktik bisnis yang aman dan menghormati HAM. Bagaimana Dewan Pengawas Facebook ini dibentuk dan beroperasi dapat menjadi model tata kelola usaha bagi perusahaan internet global lainnya.

Gagasan awal pembentukan dberasal dari pendiri Facebook Mark Zuckerberg di akhir 2018. Tim Facebook sejak itu telah berkonsultasi panjang dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempersiapkannya. Facebook menempatkan dana US$130 miliar di sebuah lembaga pengelola dana (trust company) yang kemudian membentuk Dewan Pengawas ini. Sebuah piagam yang mengatur hubungan Dewan Pengawas dengan Facebook, termasuk jaminan independensinya, telah disepakati.

Independensi ini sangat penting untuk membangun kredibilitas Dewan Pengawas dan mendapatkan kepercayaan publik. Facebook ikut membantu memilih empat co-chair dari dewan, namun dalam penunjukan 16 anggota lainnya hanya memberikan dukungan administratif. Beberapa anggota dipilih justru karena dikenal memiliki sikap kritis terhadap Facebook dan tentunya tidak berkenan bergabung jika independensi tidak dijamin. 

Keragaman anggota sangat penting agar dewan merefleksikan sejauh mungkin operasi Facebook yang global. Ke-20 anggota dewan berbicara lebih dari 29 bahasa, mewakili bermacam latar belakang profesi, budaya, politik dan agama. Dalam waktu dekat, jumlah dewan diharapkan berkembang menjadi 40 anggota.

Walaupun beragam, satu hal yang mempersatukan anggota adalah komitmen global kami dalam melindungi kebebasan berekspresi dan HAM di manapun di dunia ini.

Saat dewan ini mulai bekerja. Nantinya kami akan menangani kasus-kasus yang dirujuk oleh Facebook atau yang diajukan pengguna, terkait konten yang harus dihapus atau diperbolehkan. Keputusan apapun mengenai konten yang diambil oleh dewan sifatnya mengikat. Dewan juga akan memberikan rekomendasi mengenai perbaikan kebijakan konten Facebook.

Independensi, keragaman dan transparansi akan menjadi prinsip yang memandu kerja kami anggota dewan dalam kontribusinya meningkatkan tata kelola media sosial.
 

BERITA TERKAIT