19 May 2020, 15:19 WIB

BI Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan


Despian Nurhidayat | Ekonomi

BANK Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%. Itu merupakan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 18-19 Mei.

Tingkat suku bunga deposit facility tercatat 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,25%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan itu telah mempertimbangkan upaya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang relatif tinggi. Mengingat, pandemi covid-19 belum mereda.

"Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%," ungkap Perry dalam telekonferensi, Selasa (19/5).

Baca juga: LPPI: BI Masih Punya Ruang Turunkan Suku Bunga Acuan

Kendati demikian, Perry menyebut Bank Sentral masih melihat adanya ruang penurunan suku bunga. Apalagi tekanan inflasi cenderung rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pemerintah, lanjut Perry, telah mengambil sejumlah stimulus fiskal dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan yang terdampak pandemi. Serta, menjaga aktivitas perekonomian tetap kondusif selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Strategi operasi moneter akan terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Sentral telah melakukan quantitative easing hingga Rp 503,8 triliun,” imbuh Perry.

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, BI Gencarkan Penggunaan Nontunai

Sebagai informasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga ditunjukkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan periode Maret 2020 yang tinggi, yakni 21,27%. Kemudian, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah di kisaran 2,77% (gross).

Kebijakan makroprudensial BI juga akan fokus pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu dengan mengantisipasi potensi risiko pada sektor keuangan yang terdampak pandmei covid-19.

"Koordinasi dengan otoritas keuangan dan kementerian atau lembaga (K/L) terkait senantiasa ditingkatkan. Baik dalam rangka perumusan bauran kebijakan, maupun dalam rangka mitigasi peningkatan risiko di sistem keuangan," tandasnya.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT