19 May 2020, 10:31 WIB

Jokowi akan Libatkan KPK Pantau Distribusi Bansos


Nur Azizah | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo berniat mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi distribusi bantuan sosial. Tujuannya, agar pendistribusian bansos bisa berjalan transparan dan akuntabel.

"Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Jokowi juga berniat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan. Menurutnya, tiga lembaga itu bisa mengontrol kegiatan tersebut agar jauh dari tindak pidana korupsi.

"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujarnya.

Baca juga: Presiden Minta Penyaluran Bantuan Sosial Dipercepat

Selain itu, Jokowi memerintahkan jajarannya agar mempermudah birokrasi penyaluran bantuan sosial. Hal ini untuk mempercepat proses distribusi.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan proses birokrasi dibuat mudah. Terlebih kondisi saat ini masuk dalam kategori kejadian luar biasa atau extraordinary.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," tutur Jokowi. (A-2)

 

BERITA TERKAIT