19 May 2020, 08:59 WIB

Pemda di Jateng akan Tutup Pasar yang Tak Ikut Protokol Kesehatan


Akhmad Safuan | Nusantara

JELANG Idul Fitri, warga di Jawa Tengah mulai menyerbu pusat perbelanjaan dan pasar tradisional guna memenuhi kebutuhan. Hal ini membuat kepala daerah kesal dan mengancam akan menutup swalayan serta pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan salah satunya physical distancing (pembatasan jarak).

Pengunjung yang membeludak terlihat pada pasar swalayan dan tradisional di Kabupaten Kudus, Pati serta Blora dalam beberapa hari ini. Warga berjubel guna membeli berbagai barang seperti makanan, minuman dan sandang tanpa mempedulikan ancaman virus korona.

Selain tidak menjaga jarak, banyak pengunjung beberapa swalayan di Pati dan Kudus juga tidak menggunakan masker untuk melindungi diri. Bahkan di Pasar Beras Cepu, Kabupaten Blora, hasil rapid test terhadap dua pedagang asal Bojonegoro positif covid-19. Akan tetapi, hal itu tidak membuat warga risau dan tetap berkerumun guna membeli kebutuhan pangan.

"Kami tidak main-main dalam hal ini, jika tetap bandel tidak mengindahkan protokol kesehatan saya akan tutup swalayan yang bandel. Ini juga berlaku untuk minimarket dan pasar tradisional," kata Plt Bupati Kudus Hartopo.

Baca juga: Tiga Karyawan Positif Covid-19 Rita Pasaraya Wonosobo Tutup

Protokol kesehatan bagi semua kegiatan, lanjut Hartopo, sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan guna mencegah penularan virus korona semakin meluas. Bukan hanya untuk warga tetapi juga semua pihak termasuk pengelola pusat perbelanjaan.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Pati Haryanto, meskipun menyadari kebutuhan yang harus dipenuhi jelang lebaran, namun semua pihak harus tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 yakni dengan menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing).

"Dalam satu dua hari ini saya akan pantau, jika tidak mengikuti protokol kesehatan pengelola swalayan akan saya panggil dan kalau tetap bandel maka akan saya beri sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Haryanto.

Sanksi yang diberikan, menurut Haryanto, cukup beragam apabila swalayan tidak menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran korona sanksi bisa berupa penangguhan izin operasi untuk sementara waktu.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho meminta bantuan Satpol PP dan dinas/instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak warga, seperti jual beli di pasar tradisional serta swalayan. Ia mengaku cukup riskan dan akan berdampak luas jika menutup pusat perbelanjaan.

"Saya minta diwaspadai dan diawasi ketat, apalagi di Pasar Beras Cepu sudah ada dua pedagang yang positif korona sesuai hasil rapid test," ungkap Djoko.(OL-5)

BERITA TERKAIT