19 May 2020, 05:30 WIB

Tatanan Normal Baru Tergantung Banyak Syarat


Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum

KENDATI skenario sudah disiapkan, bukan berarti tata kehidupan normal baru (new normal) bersama virus covid-19 akan begitu saja dijalankan. Pemerintah menetapkan banyak syarat sebelum memberlakukannya nanti.

Pemerintah tengah bersiap menuju era normal baru karena hingga kini belum diketahui kapan wabah covid-19 akan benarbenar berlalu. Beragam kajian pun telah dilakukan, termasuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyusun skema kembali ke sekolah di tengah pandemi menjelang tahun ajaran baru 2020/2021 mulai 13 Juli nanti. Demikian halnya, Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko akan kembali di buka pada awal Juni demi menumbuhkan ekonomi wilayah sekitar dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19.

Namun, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, kemarin, pemberlakuan tatanan normal baru bergantung pada data dan fakta di lapangan. Terkait hal itu, pemerintah mengembangkan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi covid-19.

“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring, baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0 (reproductive number), maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Selain itu, imbuh Airlangga, era normal baru akan ditentukan kesiapan sektor publik, kementerian/ lembaga, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap cara untuk bekerja dan bersosial di normal baru ini.

Tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi covid-19 itu akan terbagi dalam lima level. Level pertama masih kritis (belum siap), level kedua parah (belum siap), level ketiga substansial (mulai siap sebagian), level keempat moderat (siap lebih banyak), dan level kelima rendah (siap semua).

Airlangga menegaskan, Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional. Sebab, menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang.

Kesiapan BUMN

Sejumlah BUMN juga tengah bersiap menuju era normal baru seperti yang diinstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dirut PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skenario normal baru setelah dua bulan menjalankan kebijakan kerja dari rumah.

Skenario itu akan mulai dijalankan setelah Lebaran dengan mengacu pada protokol kesehatan dan protokol bekerja yang dikeluarkan pemerintah. ‘’Secara internal, PLN tengah melengkapi protokol bekerja sesuai dengan protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pegawai yang bekerja dari kantor maupun dari rumah,” kata Zulkifl i.

Hal yang sama dilakukan PT Pertamina. “Kami sedang mempersiapkan penyusunan protokol untuk mengantisipasi skenario new normal di seluruh lini kegiatan operasional baik di hulu, pengolahan, distribusi, hingga pelayanan di SPBU di seluruh Indonesia,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) juga mengajak daerah se-Indonesia untuk bersiap menghadapi tatanan kehidupan baru guna menghindari dampak buruk pandemi covid-19 berkepanjangan. ”Bagaimanapun, daerah-daerah harus bangkit berbenah kembali membangun ekonomi masyarakatnya,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas. (Iam/Wan/Ind/X-8)

BERITA TERKAIT