19 May 2020, 05:00 WIB

Matangkan Opsi Pelonggaran PSBB


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

TREN perkembangan kasus covid-19 harus dicermati secara matang sebelum pembatasan sosial dilonggarkan. Karena itu, pemerintah bersikap hati-hati sebelum memutuskan untuk melonggarkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat memimpin rapat terbatas kabinet secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, membahas percepatan penanganan pandemi covid-19. Sepekan terakhir, berkembang wacana mengenai opsi dan skenario untuk melonggarkan aktivitas masyarakat secara bertahap. Presiden mengakui hal itu. Namun, skenario tersebut baru sebatas rencana dan belum diputuskan.

“Jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” ucap Jokowi.

“Yang kita siapkan ini sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, melihat datadata dan fakta-fakta di lapangan. Kita harus hati-hati, jangan keliru memutuskan,” jelas Jokowi.

Seusai rapat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membenarkan bahwa pemerintah tengah mengkaji skenario pengurangan pembatasan aktivitas masyarakat.

“Protokol kesehatan justru harus diperketat ketika pembatasan dikurangi. Jangan sampai masyarakat mengartikan longgar itu semau gue,” jelasnya.

“Misalnya, ketika restoran boleh buka, tidak berarti restoran buka seperti sebelum ada covid-19. Itulah yang disebut dengan new normal.”

Namun, ia menekankan pesan Presiden Jokowi bahwa hingga kemarin tidak ada pelonggaran PSBB. “Selama keppres-nya tidak dicabut, berarti PSBB tetap berlaku secara nasional,” kata Muhadjir, kemarin.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin, juga menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan baru (new normal) agar kehidupan berangsur normal dengan tetap memperhatikan data dan fakta di lapangan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pun menyatakan masyarakat harus mulai bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi.

Kedisiplinan

Berdasarkan hasil survei lembaga Media Survei Nasional (Median), tingkat kedisiplinan masyarakat selama PSBB sebesar 51,6%-60,3%. Namun, karena keterbatasan ekonomi, mayoritas responden menyatakan setuju dengan rencana pelonggaran PSBB.

“Pertimbangan ekonomi dan kesulitan mencari nafkah merupakan alasan utama di balik pernyataan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kemarin.

Rico memaparkan ada tiga alasan responden yang menyetujui pelaksanaan pelonggaran PSBB, yaitu hendak bekerja seperti semula (26%), menginginkan ekonomi kembali seperti semula (21,2%), dan tetap mengikuti prosedur kesehatan (9,6%).

Akan tetapi, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong skenario pelonggaran PSBB diimplementasikan setelah puncak penyebaran covid-19 terlewati.

“Banyak pihak merencanakan tata kehidupan baru mengarah pelonggaran kebijakan setelah Lebaran di tengah masih bertambahnya kasus positif covid-19,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, kemarin.

Padahal, tambah Rerie, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mensyaratkan negara yang bersiap melonggarkan kebijakan terlebih dahulu harus mampu mengendalikan wabah berdasarkan data epidemiologi terukur.

Sementara itu, lonjakan jumlah pasien positif covid-19 dilaporkan terus berlangsung. Hingga kemarin, kasus positif covid-19 bertambah 496 orang sehingga jumlah totalnya mencapai 18.010. Dari jumlah itu, 4.324 orang dinyatakan sembuh dan 1.191 meninggal.

Dalam kondisi itu, aktivitas warga di Jakarta mulai meningkat. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan, kemarin, dilaporkan mulai mengalami kemacetan. (Des/Ifa/Cah/Put/RO/X-6)

BERITA TERKAIT