19 May 2020, 04:25 WIB

Pengembang Apresiasi Rencana Subsidi Bunga


Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi

ASOSIASI perumahan Realestate Indonesia (REI) mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi bunga untuk kredit konsumsi, termasuk untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Langkah itu dipandang sebagai langkah mitigasi untuk mempertahankan kemampuan konsumen dalam membayar angsuran KPR serta mencegah kredit perbankan agar tidak macet di tengah pandemi covid-19.

“Dengan kata lain lebih pada pengamanan agar konsumen properti tetap dapat mengangsur KPR yang sudah dibiayai perbankan agar tidak menjadi kredit macet bagi perbankan,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Sebagai informasi, pemerintah sedang menyusun beleid terkait subsidi bunga untuk kredit konsumsi. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan nantinya target penerima subsidi bunga KPR dari pemerintah ialah tipe rumah 21 meter persegi, 22 meter persegi, hingga 70 meter persegi.

Subsidi akan diberikan selama enam bulan sejak April hingga September 2020 dalam dua tahap untuk dua kategori. Pertama, bagi nilai kredit di bawah Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk tiga bulan pertama serta 3% pada tiga bulan berikutnya. Kedua, untuk nilai kredit di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar mendapatkan subsidi 3% untuk tiga bulan pertama dan 2% untuk tiga bulan berikutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga mengapresiasi kebijakan mitigasi itu. Ia meyakini kebijakan itu dapat membuat minat pasar properti menjadi bertambah. 

“Meski dampaknya belum persis diketahui karena banyak yang tidak fokus untuk membeli properti sekarang ini, saya yakin bagi kalangan menengah atas tetap memiliki daya beli,” ujar Ali.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan menyampaikan perbankan masih memilih wait and see lebih dulu atas usulan beleid kebijakan itu.

“Kami tengah mempelajari kebijakan terbaru, serta menyiapkan ketentuan internal sebagai aturan pelaksana kebijakan tersebut. Yang jelas kami sebagai bank milik pemerintah tentu akan mendukung penuh kebijakan OJK sebagai regulator,” tutur dia.


Kebijakan stimulus

Pada kesempatan itu, Bambang menyampaikan sejauh ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan positif dari sisi mitigasi. Selanjutnya yang ditunggu pengembang ialah kebijakan yang bersifat stimulus.

Hal itu dipandang perlu untuk menciptakan kondisi pasar yang kondusif dengan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Tujuannya, setelah covid-19 mulai teratasi, masyarakat memiliki keinginan untuk segera membeli properti, baik properti baru maupun properti sekunder.

Ia mencontohkan, opsi yang dapat diambil pemerintah antara lain dengan memberikan relaksasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) selama periode tertentu, misalnya dalam satu tahun. Adapun untuk pasar sekunder dapat dilakukan relaksasi PPh dan BPHTB.

“Diskon ini langsung ke masyarakat, dan ini murni insentif. Artinya, baru berlaku kebijakan tersebut saat ada penjualan. Ini akan langsung menstimulus pasar,” ungkap Bambang.

Bambang meyakini efek turunan kebijakan itu bakal mendorong pasar baru dan properti baru yang ujungnya menciptakan lapangan kerja baru. (S-3)

BERITA TERKAIT