18 May 2020, 06:50 WIB

Akademi Capres Pandemi


Hanta Yuda AR, Founder & CEO Poltracking Indonesia | Opini

PEMERINTAHAN hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 baru berjalan enam bulan. Itu artinya Pilpres 2024 akan dilaksanakan empat setengah tahun mendatang, waktu yang terbilang masih cukup lama. Namun, isu politik yang mengiringi dinamika penanganan pandemi covid-19 mempercepat pilpres seolah akan diselenggarakan tahun ini.

Pasalnya ada anggapan bahwa para tokoh politik, khususnya gubernur di Pulau Jawa, dianggap akan berpotensi besar menjadi calon presiden (capres) kuat jika piawai memanfaatkan panggung dan momentum pandemi, dan diyakini akan menjadi investasi politik menuju kontestasi politik 2024.

Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan menarik dalam konteks momentum waktu dan strategi politik capres. Apakah betul panggung pandemi akan menjadi eskalator politik strategis bagi para pejabat publik--khususnya kepala daerah--menuju kompetisi Pilpres 2024?

Berdasarkan pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya, ada tiga faktor sangat menentukan nama-nama figur yang akan berpotensi besar menggelinding tertangkap radar politik capres terkuat setahun menjelang perhelatan pilpres. Pertama, siapa saja yang memiliki panggung strategis dan secara aktif-atraktif berada di atas panggung politik tersebut.

Kedua, siapa yang terasosiasi kuat mewakili profil gaya kepemimpinan dan komunikasi yang sedang digemari tren mayoritas pemilih setahun menjelang kompetisi.

Ketiga, siapa yang paling tepat secara waktu mendapatkan momentum politik itu. Karena itu, panggung strategis, gaya figur, dan momentum waktu merupakan tiga kombinasi penentu siapa yang akan berada di puncak kontestasi politik elektoral.

Jawaban sementara ini tentu memunculkan pertanyaanlanjutan dalam konteks pandemi hari-hari ini, sejauh mana ‘panggung pandemi’ akan menjadi titik tolak seleksi kepemimpinan nasional. Apakah momentum pandemi akan menjadi panggung strategis elektoral meng­antarkan figur capres kuat hingga 2024 atau sekadar menjadi akademi capres pandemi?

Panggung empat gubernur

Periode masa darurat penanganan pandemi covid-19, secara sadar atau tidak, memang menjadi panggung politik paling strategis bagi empat gubernur di Pulau Jawa, jika dibandingkan dengan aktor politik pemerintahan lainnya. Termasuk jika dibandingkan dengan presiden, para menteri, dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 sekalipun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sedang berada di ‘panggung pandemi’ paling strategis saat ini karena tiga alasan.

Pertama, alasan dari sisi tingkat penyebaran covid-19 DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim merupakan empat provinsi yang paling tinggi sehingga paling tinggi pula mendapat perhatian publik dan sorotan media. Keempat wilayah provinsi ini menjadi episenter penyebaran covid-19 sekaligus episentrum pemberitaan media dan perbincangan di media sosial.

Kedua, dari sisi jumlah populasi penduduk (pemilih) keempat provinsi ini paling strategis dan kerap menjadi penentu kemenangan dalam kompetisi politik nasional. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tentu saja menjadi barometer politik nasional. Jabar, Jateng, dan Jatim yang pemilihnya di atas 30 juta tentu menjadi lumbung pemilih terbesar sekaligus menjadi penentu kemenangan.

Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 misalnya, kontestan yang berhasil memenangi dua dari ketiga provinsi (Jabar, Jateng, Jatim) adalah pemenang pilpres. Karena itu, figur gubernur ibu kota negara provinsi paling tambun tampaknya akan menjadi sorotan sekaligus lirikan sepanjang dinamika politik menuju kompetisi pilpres mendatang.

Ketiga, alasan jabatan ‘gubernur’ masih dan akan terus menjadi salah satu jalur empuk memasuki radar Pilpres 2024. Jika pergeseran tren perilaku pemilih tidak mengalami perubahan drastis, siapa pun yang menduduki kursi strategis gubernur di keempat provinsi ini--DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim--seperti sudah mengantongi tiket prakualifikasi pertandingan menuju 2024.

Apalagi posisi Gubernur DKI Jakarta yang paling strategis. Selain gubernur ibu kota negara, titik tolak Jokowi terpilih menjadi presiden juga berangkat dari jabatan strategis tersebut.

Karena itu, terlepas nama figur yang sedang menjabat, pandemi covid-19 telah dan akan terus menjadi panggung pertunjukan atraksi politik paling strategis bagi keempat gubernur. Tinggal kepiawaian dan kecermatan memanfaatkan panggung politik tersebut, apakah akan menjadi tontonan menarik bagi publik, landai biasa saja tanpa apresiasi, atau justru tersungkur akibat terlalu atraktif tanpa kecermatan dalam mengelolah sentimen publik.
 
Duplikasi gaya pemimpin

Pascapandemi nanti, sadar atau tidak akan terbentuk persepsi publik terkait keempat gubernur dalam menangani krisis covid-19. Meminjam istilah Erving Goffman (1959) dalam The Presentation of Self in Everyday Life, apa yang dilakukan keempat gubernur ini bukan hanya bagian dari impresi (kesan) tanpa sadar, melainkan juga impresi yang dilakukan dengan sadar.

Impresi politik yang dilakukan para gubernur ini tentu bukan sekadar untuk kepentingan mengendalikan pengaruh atau untuk mencapai tujuan tertentu terkait kebijakan pemerintahan daerah, tetapi sangat mungkin termasuk sedang membangun persepsi politik untuk konteks modal politik menuju 2024. Pemanfaatan krisis pandemi sebagai panggung politik oleh pejabat publik, termasuk keempat gubernur ini, tentu tak dapat dihindari dan dipungkiri.

Selain panggung politik strategis untuk membangun persepsi, pandemi dapat menjadi instrumen untuk menganalisis gaya kepemimpinan dan model komunikasi politik dari empat gubernur selama penanganan krisis covid-19.

Dari keempat gubernur ini dapat dikelompokkan menjadi dua tipe gaya kepemimpinan, yang sekaligus jika ditarik ke lintasan sejarah kepemimpinan Indonesia, keempat gubernur ini mencerminkan dua pemimpin tersohor negeri ini, yakni Bung Karno dan Bung Hatta.

Meminjam istilah Herbert Feith, kepemimpinan keempat gubernur tersebut dapat dilihat melalui kategori solidarity maker yang tergambarkan dari figur Bung Karno dan kategori administrator yang tecerminkan pada sosok Bung Hatta.

Kekuatan karakter pemimpin solidarity maker cenderung mampu menggaet simpati publik karena kemampuan komunikasinya yang apik. Namun, kelemahannya cenderung kurang detail dan lemah dalam manajemen pemerintahan. Sebaliknya, tipe administrator kuat dan unggul dari sisi manajemen pemerintahan, tetapi kurang optimal dalam meraih simpati publik.

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tergolong kategori pemimpin solidarity maker yang unggul dari sisi komunikasi dan relatif berhasil mencitrakan diri. Anies, misalnya, memiliki gaya komunikasi yang lugas dan mampu menguasai panggung dengan tata katanya.

Ketanggapan dan inisiatif Anies dalam penanganan covid-19 di Jakarta dinilai cukup impresif. Begitu juga Ganjar Pranowo yang komunikatif dalam merespons, tergolong mampu menguasai panggung media dengan gaya yang santai melalui berbagai kebijakan. Kepemimpinan Anies dan Ganjar yang cakap berkomunikasi di panggung dan piawai dalam memanfaatkan momentum bak duplikasi Bung Karno yang merupakan pemimpin solidarity maker.

Dua kepala daerah lainnya, Khofifah Indar Parawansa dan Ridwan Kamil, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Cara kerja Ridwan Kamil yang lebih sistematis mengesankan dirinya sebagai sosok teknokrat yang menyentuh hingga ke level teknis. Hal itu terlihat dari kemampuan teknokratiknya menghadirkan aplikasi penanganan covid-19 yang dapat diakses masyarakat, sekaligus menjelaskan detail teknis bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Gaya kepemimpinan Ridwan Kamil tergolong seperti Bung Hatta yang kaya akan konsep teknis dalam penentuan kebijakan. Sedikit berbeda dari Ridwan Kamil, Khofifah cenderung melakukan cara adaptif dalam menentukan berbagai kebijakan. Khofifah terlibat detail dan runtut mulai dari proses strategis hingga teknis pembuatan kebijakan.

Gaya kepemimpinan tersebut juga seperti Bung Hata yang kerap terlibat dalam segala proses perumusan konsep hingga realisasi kebijakan. Karena itu, Ridwan Kamil dan Khofifah dapat dika­tegorikan sebagai pemimpin dengan karakter administrator.

Jika kedua tipe kepemimpinan ini dikaitkan dengan kompetisi politik elektoral 2024, tentu sangat bergantung pada dinamika perilaku dan selera pemilih menjelang Pilpres 2024. Tipe kepemimpinan dan gaya komunikasi Anies dan Ganjar-kah yang lebih digandrungi pemilih, atau gaya komunikasi Ridwan Kamil dan Khofifah yang lebih disukai, atau justru tipe yang lain memunculkan tren baru selera pemilih Indonesia.

Namun, juga perlu diingat bahwa di setiap momentum pilpres, selera pemilih juga berbeda dan selalu berubah. Apalagi dengan karakter pemilih yang cenderung cepat bosan alias ‘mudah lupa’ tentu dibutuhkan strategi politik yang lebih dinamis, akurat, detail, dan tepat.

Karena itu, paling sedikit dua dari gubernur ini berpotensi besar akan mengikuti kontestasi Pilpres 2004. Kalaupun dua tahun menjelang Pilpres 2024 misalnya, memunculkan sosok baru di luar nama-nama yang beredar saat ini, setidaknya para gubernur ini tetap strategis untuk dilirik sebagai cawapres potensial.

Momentum siapa?

Keberhasilan keempat kepala daerah memanfaatkan panggung pandemi dan menampilkan citra personal dalam gaya kepemimpinan sangat ditentukan faktor yang ketiga, yaitu momentum politik. Pemilik momentum pandemi 2020 belum tentu sama dengan pemegang momentum Pilpres 2024.
Karena itu, terlalu pagi dan terburu-buru jika disimpulkan bahwa keempat gubernur ini akan menjadi capres terkuat 2024.

Tahun 2022 adalah waktu tercepat untuk mengambil kesimpulan siapa capres terkuat 2024. Jika keempat gubernur ini tidak piawai mengatur ritme politiknya, boleh jadi momentum memuncak di masa pandemi, tetapi akan landai atau bahkan antiklimaks di jelang Pilpres 2024. Jika itu yang terjadi, mereka akan hanya menjadi peserta terkuat ‘akademi capres pendemi’, tetapi belum tentu akan menjadi capres terkuat di 2024.

Panggung pandemi ini hanya efektif dimanfaatkan para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak beberapa bulan ke depan, tetapi belum tentu efektif untuk berkompetisi Pilpres 2024 karena masih akan banyak rentetan dinamika peristiwa dan momentum politik lainnya sepanjang menuju 2024.

Dinamika politik hari ini boleh jadi hanya semacam ‘akademi capres pandemi’, yaitu baru tahap awal atau bahkan belum masuk sama sekali fase kompetisi politik yang sesungguhnya. Karena itu, lebih baik menjadikan momentum pandemi sebagai panggung pengabdian kepemimpinan ketimbang pencitraan politik yang belum pasti.

Dengan demikian, para pengampu kebijakan--termasuk para gubernur--akan dikenang dalam jejak sejarah sebagai pemimpin yang menjadi sumbu optimisme rakyat Indonesia menang melawan covid-19.

BERITA TERKAIT