17 May 2020, 15:15 WIB

Ketum APPSI Desak Pemerintah Utamakan Ekonomi Rakyat


Selamat Saragih | Ekonomi

KETUA Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Ferry Juliantono, Minggu (17/5) di Jakarta, menyebutkan unsur terpenting pembangunan ekonomi nasional, selain membangun kekuatan produksi juga meliputi penciptaan kekuatan distribusi di tengah rakyat.

Namun, menurut Ferry, anehnya dua kekuatan yang seharusnya dibangun siang malam oleh pemerintah itu malah kini cenderung 'dimatikan'.

"Bagaimana tidak mati, kekuatan produksi bangsa kita justru digantikan lewat impor barang industri, bahkan kekuatan produksi pertanian pun dihancurkan lewat impor komoditas pertanian," ungkap Ferry.

Termasuk sektor distribusi berbasis tenaga rakyat, jelas Ferry, padahal, ada lebih 10 ribu pasar dengan sekitar 12 juta pedagang pasar di Indonesia. Hanya saja karena tidak diurus secara serius, tidak sedikit pasar-pasar tradisional ikut tergerus oleh usaha retail modern.

"Kita tahu bahwa retail modern memiliki akses kepada kalangan pabrikan karena bermodal besar, sehingga bisa mendapat harga khusus pabrikan. Sementara pasar tradisional bisa mendapat barang seperti komoditas gula setelah melewati 4 atau 5 rantai distribusi. Dengan begitu, pastilah mereka tidak bisa bersaing harga dengan peritel moderen. Akhirnya, secara perlahan pasar tradisional atau pasar rakyat gulung tikar dan menimbulkan kemiskinan baru," jelasnya.

Ferry melihat akibat fenomena tersebut, pada tingkat selanjutnya dapat diistilahkan terjadi omong kosong dengan ajaran Trisakti Bung Karno dalam bidang ekonomi, yang seharusnya bisa berdiri di atas kaki sendiri alias berdikari.

"Dengan kata lain, rakyat ini seperti tidak memiliki negara melainkan membiarkan berlakunya homo homini lupus yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang kuat dan kaya tambah kuat sedangkan yang lemah sekaligus miskin semakin lemah dan tambah miskin, termasuk pedagang pasar yang lebih dari 12 juta orang itu. Yang disayangkan, saat ini kekuatan rakyat dalam distribusi itu sebenarnya sudah memberdayakan dirinya dengan koperasi atau juga organisasi, yaitu Koperasi Pedagang Pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar, namun faktanya pemerintah seperti 'alergi' untuk memberdayakan mereka, dan sebaliknya menganakemaskan kekuatan retail modern," papar Ferry.

Dikatakan Ferry, dalam menghadapi wabah Covid-19 ini pula, para pedagang pasar perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan, apalagi diketahui dalam penyebaran wabah ini yang paling banyak terpukul justru sektor usaha kecil dan menengah.

"Diharapkan pemerintah segera insyaf dan mencari jalan keluar guna memprioritaskan bangkitnya ekonomi rakyat, dengan menggelontorkan permodalan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi. Berikan juga kepada induk-induk koperasi agar bisa mendapat akses komoditas kepada pabrikan. Jadi, persoalannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak kita membantu permodalan rakyat. Kalau pemerintah tidak mau, kita akan perlahan menyaksikan rakyat pedagang pasar semakin miskin dan produsen dalam negeri terus berguguran. Di lain pihak para pemuja rente akan semakin kaya raya dengan margin keuntungan yang besar. Bila ini terus dibiarkan, inilah sejatinya yang disebut pengkhianatan terhadap nasib rakyatnya sendiri," pungkas Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini. (OL-13)

BERITA TERKAIT