17 May 2020, 16:45 WIB

Soal Pilkada 2020, KPU Diminta Beri Kepastian


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

PEMERINTAH telah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2020 terkait legalitas penundaan Pilkada karena bencana non-alam yakni penyebaran virus korona (covid-19). Meski sudah disepakati antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk melangsungkan Pilkada pada Desember 2020, namun hingga kini, masih ada keragu-raguan dari pihak penyelenggara. Bahkan dalam uji publik Peraturan KPU (PKPU) Sabtu (16/5) kemarin, belum ada ketegasan dan kepastian penyelenggaraan Pilkada tersebut.

Menanggapi hal itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow meminta KPU untuk segera memberi kepastian pada publik. Pasalnya, hal itu kemudian menimbulkan polemik yang terus berkembang di publik.

Baca juga: Jual Beli Surat Sehat Covid-19 Lecehkan Pengorbanan Tenaga Medis

"Yang kita butuhkan sekarang kan kepastian kapan itu terjadi. Kalau masih ragu-ragu dengan Desember, ya tetapkan aja 2021 di bulan September itu sebagaimana usulan banyak orang. Dalam uji publik kemarin juga banyak yang mengusulkan itu," ujarnya dalam diskusi virtual, Minggu (17/5).

Menurut Jeirry, dalam Perppu yang sudah dikeluarkan, ada ruang bagi penyelenggara untuk menetapkan dan memberi kepastian waktu penyelenggaraan Pilkada. Perppu memberi kelonggaran bahwa selain ditunda hingga Desember, masih ada kemungkinan ditunda lagi bila situasi pandemi belum berakhir.

Seharusnya, ha itu kemudian menjadi wewenang penyelenggara untuk memberi kepastian. Mengingat, memasuki akhir Mei belum ada tanda-tanda bahwa pandemi mulai berakhir. Malah, penyelenggara terkesan mencoba untuk memaksakan kesepakatan penyelenggaraan Pilkada pada Desember.

"Kalau tidak mau mengambil resiko sebaiknya jangan jadi penyelenggara pemilu. Kalau mau main aman ya tidak akan ada kepastian. Kalau ada kepastian ya penyelenggara pemilu juga enak kan bisa lebih pasti," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa untuk saat ini yang dibutuhkan adalah kepastian waktu penyelenggaraan. Selama belum ada kepastian, semua persiapan tahapan-tahapan tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan akan menyulitkan penyelenggara pemilu dan kinerjanya menjadi tidak efektif.

"Kita butuhkan kepastian, kalau sudah pasti ya kita akan lebih produktif dan startegis bicara apa persiapan ke depan," imbuhnya.

Baca juga: Pemerintah Harus Tetap Siapkan Pemberangkatan CJH Sesuai Jadwal

Jeirry juga menyoroti sikap pemerintah yang berbeda-beda. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah sepakat pilkada diselenggarakan 9 Desember 2020. Namun, dalam uji publik kemarin, Menteri Kesehatan justru memiliki pemikiran yang berbeda.

"Menteri Kesehatan mengatakan pandemi belum ada kepastian dan cenderung untuk meminta supaya pilkada itu tidak dilakukan di bulan Desember. Karena di bulan Desember kemungkinan pandemi ini masih panjang. Jadi dari pemerintah, kita bingung juga gitu pemerintah yang mana ya," tandasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT