17 May 2020, 10:00 WIB

Mau ke Bali? Wajib Periksa Swab


Arnoldus Dhae | Nusantara

SAAT ini sudah ada pelonggaran penggunaan transportasi umum yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 6 Mei 2020. Hal itu secara berangsur meningkatkan mobilitas perpindahan orang melalui jalur darat, udara, dan laut. Situasi ini direspon cepat oleh Pemprov Bali karena khawatir terjadi peningkatan transmisi lokal di Bali.

Pemprov Bali, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, langsung merespon dengan pola pengetatan screening terhadap tiap orang yang masuk melewati pintu-pintu masuk Bali khususnya Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa dengan mewajibkan untuk menjalani Swab test.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali Dewa Made Indra mengatakan ekstra pengetatan penjagaan di pintu masuk ini dilakukan untuk mencegah masuknya carrier dari daerah zona merah covid-19 ke Bali.

Baca juga: PKM Diberlakukan, Kota Denpasar Tampak Lengang

Sejauh ini, orang yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai maupun Pelabuhan Benoa adalah repatriasi atau pemulangan PMI asal Bali yang bekerja luar negeri.

"Terhadap mereka ini kita lakukan scanning luar biasa dengan langsung mengambil uji swab yang diperiksa PCR. Selain itu, mereka, baik PMI maupun non-PMI, mesti menjalani karantina," kata Dewa Made Indra, Minggu (17/5).

Tindakan uji swab itu pula berlaku bagi mereka baru tiba Bandara Ngurah Rai dan bukan lagi menggunakan rapid test seperti awal sebelumnya.

Hal itu tetap dilakukan meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan istrumen bagi setiap penumpang pesawat wajib menjalani rapid test di bandara sebelum diberangkatan.

"Terhadap kebijakan (Kemenhub) ini, Bali tidak bisa menutup diri, namun kita bisa merespon dengan melakukan screening yang lebih ketat terhadap tiap orang yang masuk ke Bali," tegasnya.

Dewa Indra menanggapi rumor yang menyebutkan soal adanya pembatasan aktivitas bagi warga Bali namun di sisi lain justru pelintas luar leluasa masuk Bali.

Hal itu disebabkan adanya kekeliruan persepsi di tengah masyarakat yang mesti segera diluruskan. Karena yang sebenarnya terjadi adalah tiap orang yang melewati masuk pintu Bali mesti mengikuti prosedur protokol kesehatan.

"Orang yang masuk ke Bali ini memang sudah mengikuti prosedur yang resmi tentang repatriasi dan itu pun kita jaga, kita screening dengan ketat supaya mereka tidak menjadi orang yang bisa menularkan covid-19 itu kepada orang lain," ujar Dewa Indra.

Persyaratan yang harus dipenuhi para pelaku perjalanan sesuai SE No 4 Tahun 2020 akan selalu diperhatikan.

"Sebenarnya esensinya adalah tetap melarang mudik, tetap melarang atau membatasi perlintasan orang tapi dalam konteks pembatasan itu diberlakukanlah persyaratan-persyaratan," katanya.

Persyaratan itu antara lain harus membawa surat keterangan tugas dari instansi pemerintah, TNI/Polri dan lain sebagainya.

"Kedua, mereka harus bisa menunjukkan bahwa hasil rapid test atau uji Swab-nya itu negatif hanya orang yang seperti itu yang boleh," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta membenarkan masyarakat tidak perlu khawatir soal pelonggaran perjalanan.

"Selama orang yang datang dipastikan rapid test-nya negatif dan menggunakan protokol dalam perjalanan mestinya kita tidak perlu terlalu kuatir," tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Bali IGA Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa mengatakan masyarakat perlu memahami Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Mengingat viralnya berita terkait dibukanya bandara dan berita-berita tersebut membuat resah masyarakat. Saya sampaikan SE No 4 Tahun 2020 dan ringkasannya mudah dipahami," ujarnya.

Pengecualian diberikan kepada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan covid-19, pelayanan pertahanan/keamanan/ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Pengecualian juga diberikan untuk pasien pasien yang membutuhkan pelayanan darurat, orang yang keluarga inti sakit keras / meninggal, repatriasi WNI (PMI) dan WNA, korban PHK dan mereka yang masa tugasnya selesai. (OL-1)

BERITA TERKAIT