17 May 2020, 06:20 WIB

Menkes Sarankan Pilkada setelah Status Pandemi Dicabut


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

MENTERI Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memberikan catatan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang mulai dilakukan pada Juni 2020.

Dia mengatakan KPU harus memperhatikan kondisi penyebaran virus korona baru (covid-19) yang saat ini masih berstatus pandemi dunia.

“Ini adalah situasi dunia, kita juga harus melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan (pilkada), rasanya lucu karena ini adalah kondisi pandemi yang mewabah di seluruh dunia,” kata Terawan dalam diskusi secara daring, kemarin.

Untuk itu, Menkes memberi masukan. Menurutnya, lebih baik semua kegiatan dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencabut status pandemi covid-19.

“Sekadar masukan, setelah pandemi dunia ini dicabut WHO menjadi tidak pandemi lagi, mungkin bisa melakukan penahapan. Itu karena mungkin akan jadi endemi atau menjadi wabah yang sifatnya nasional sehingga kita bisa memprediksi tingkat kesehatan,” jelasnya.

Menkes melanjutkan, kalau masih menjadi pandemi dunia, kita harus betul-betul mengikuti keadaan dunia dan negara- negara lain. “Saya hanya mengingatkan sekali lagi, ini adalah kondisi wabah pandemi di seluruh dunia,” tukasnya.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan, terkait dengan penundaan Pilkada serentak 2020, pemerintah harus betul-betul memiliki data mengenai penyebaran covid-19 di tiap-tiap daerah di Tanah Air.

“Saya diskusi dengan sejumlah teman-teman DPR, saya punya pemikiran, kita menunda pilkada serentak karena covid- 19. Untuk melanjutkannya pun harus karena covid-19. Dalam arti kata harus tahu betul sejauh mana penanganan covid- 19 saat ini,” ucap Zulfikar.

Namun, menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, harus ditentukan waktu penyelenggaraan pilkada, khususnya pencoblosan pada Desember 2020 seperti telah dinyatakan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. (Rif/N-3)

BERITA TERKAIT