16 May 2020, 11:38 WIB

Ganjar Intensifkan Komunikasi Dengan Daerah Lain Terkait Pemudik


Akhmad Safuan | Nusantara

DI tengah sejumlah wilayah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, namun banyak perantau yang nekat mudik ke Jawa Tengah. Bus-bus jurusan antarkota dan antarprovinsi di Jawa Tengah masih beroperasi dan banyak penumpang yang naik. Menghadapi fenomena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil setrategi khusus dalam menghadapi pemudik agar tidak pulang kampung. Caranya dengan lebih meningkatkan komunikasi dan pendekatan dengan hati kepada warga perantauan serta terus melakukan edukasi bahaya covid-19.

"Saya ajak para perantau untuk bersama-sama menjaga keluarga di kampung halaman agar tidak mudik supaya tidak terkena covid-19," kata Ganjar Pranowo kepada Media Indonesia, Sabtu (16/5).

Selain lakukan komunikasi dan edukasi, lanjut Ganjar, langkah ditempuh dengan mendekati pemerintah provinsi tetangga yang merupakan kantong perantau seperti DKI, Jawa Barat dan Banten untuk melindungi serta mengurusi nasib perantau yang tidak mudik tahun ini.

Saat ini untuk menekan kedatangan para pemudik, Pemprov Jawa Tengah telah menyekat 10 titik pintu, memberikan bantuan jaring pengaman sosial kepada perantau yang tidak mudik dan insentif. Jika pemudik sudah berada di kampung halaman harus menjalani protokol covid-19 yakni karantina mandiri selama 14 hari.  Sedangkan pemudik antardaerah dalam provinsi, Ganjar mengaku tidak pernah mengeluarkan larangan. Namun ia meminta daerah tetap menerapkan kebijakan pencegahan penularan virus tersebut. 

Secara terpisah Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan untuk melakukan pencegahan penyebaran korona yakni menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dengan berbagai program kegiatan di dalamnya. Mulai dari sosialisasi bahaya covid-19, penutupan jalan menuju pusat keramaian, pengaturan pasar, angkutan dan protokol kesehatan bagi warga.

baca juga: Jatim Posisi Teratas Jumlah Desa Tersalurkan BLT-DD Tahap I

Bagi warga dari daerah yang ingin masuk Kota Semarang harus memiliki surat jalan dan surat bebas covid-19 berdasarkan rapid test.

"Kita tidak membatasi orang kerja tapi tetap diatur sesuai protokol covid-19," imbuhnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT