16 May 2020, 09:45 WIB

​​​​​​​Burundi Usir Pejabat WHO Koordinator Respons Covid-19


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

BURUNDI telah memerintahkan perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) utama negara itu dan tiga ahli lainnya yang mengoordinasi respons virus korona baru (covid-19) untuk meninggalkan negara itu.

Para pejabat yang diusir termasuk perwakilan WHO Dr Walter Kazadi Mulombo, koordinator virus korona negara itu Dr Jean Pierre Mulunda Nkata, kepala penyakit menular Dr Ruhana Mirindi Bisimwa, dan seorang ahli laboratorium pengujian covid-19, Profesor Daniel Tarzy.

Dalam sebuah surat tertanggal 12 Mei dan ditujukan ke kantor pusat WHO di Afrika, kementerian luar negeri mengatakan keempat pejabat itu dinyatakan sebagai persona non grata dan karena itu harus meninggalkan wilayah Burundi pada Jumat (15/5).

"Ini adalah seluruh tim WHO yang bertanggung jawab dalam mendukung Burundi dalam respons terhadap covid-19," kata seorang pejabat Burundi kepada kantor berita AFP, yang berbicara dengan syarat anonim.

"Mereka diusir dan menteri kesehatan sepenuhnya mengeluarkan WHO, menuduhnya campur tangan yang tidak dapat diterima dalam managemen virus korona."

Baca juga: Kasus Covid-19 Filipina Capai 12.000, Brasil Lampaui 200.000

Di surat itu tidak dicantumkan alasan atas keputusan tersebut. Sumber-sumber diplomatik dan administrasi mengatakan kepada AFP Kementerian Luar Negeri membatalkan upaya serupa untuk mengusir empat pejabat yang sama sebulan lalu.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika telah menggambarkan langkah itu sebagai ‘tidak menguntungkan’ pada saat diperlukan kerja sama yang lebih besar untuk mengatasi penyebaran virus korona baru di benua itu.

"Kami sangat membutuhkan keahlian teknis sebagai benua, yang memiliki sistem kesehatan yang sangat lemah dan infrastruktur yang rapuh," kata direktur CDC Afrika John Nkengasong kepada wartawan.

Pengumuman itu datang hanya beberapa hari sebelum warga Burundi memberikan hak suara mereka pada 20 Mei dalam pemilihan umum presiden, anggota parlemen, dan pejabat lokal.

Negara yang berpenduduk sekitar 11 juta orang itu secara resmi telah mencatat 27 kasus dan satu kematian akibat covid-19.

Tetapi respons pencegahan terhadap penyakit dan pengujian yang rendah memicu kekhawatiran tingkat wabah sebenarnya tidak diketahui. (AFP/Al Jazeera/A-2)

BERITA TERKAIT