16 May 2020, 06:25 WIB

Evaluasi Pelindungan Anak dan Perempuan


Atalya Puspa | Politik dan Hukum

MELIHAT tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi selama pandemi covid-19, pemerintah diminta mengevaluasi berbagai langkah dan kebijakan dalam melindungi perempuan dan anak.

Dampak ekonomi yang dialami keluarga di masa pandemi juga dinilai menjadi pemicu perselisihan dalam keluarga. Akibatnya, perempuan dan anak menjadi korban. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera bertindak dengan strategi yang tepat.

Selain itu, pemerintah didorong untuk menerapkan kebijakan penanganan covid-19 dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender serta memperhatikan kelompok rentan.

Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah, Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Siti Mazuma, serta aktivis perempuan Tunggal Pawestri terkait peringatan Hari Keluarga Internasional yang jatuh pada 15 Mei, kemarin.

Mengutip data Komnas Perempuan, Rerie--sapaan akrab Lestari--mengatakan, sepanjang pandemi covid-19 di Tanah Air hingga 17 April 2020, ada 204 pengaduan kekerasan terhadap perempuan via surat elektronik, 268 lewat telepon, dan 62 pengaduan kasus melalui surat.

Di sisi lain, Data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa per 2 Maret-25 April 2020, tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban 277 orang serta 368 kasus kekerasan yang dialami anak dengan korban 407 orang.

“Di masa pandemi, saat tinggal di rumah, sangat disarankan bisa menjadi momentum setiap keluarga mengidentifikasi kekurangan dan memanfaatkan potensi yang ada demi memperkuat keutuhan,” jelas Rerie.

Namun, lanjutnya, tekanan ekonomi dan psikologis justru memicu KDRT.

Kurangi tekanan ekonomi

Rerie mengatakan upaya yang dapat dilakukan ialah mengatasi kendala ekonomi setiap keluarga yang terdampak kebijakan penanganan covid-19. “Langkah tersebut harus benar-benar dilakukan secara cermat agar tepat sasaran sehingga tekanan ekonomi keluarga terkurangi. Jadi, potensi terjadinya KDRT bisa ditekan,” imbuh legislator Partai NasDem itu.

Hal senada disampaikan Siti Mazuma. Ia menilai kebijakan WFH dan PSBB membuat kondisi ekonomi semakin susah sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga.

“Sementara layanan bantuan hukum maupun pendampingan korban kini menerapkan WFH sehingga korban harus mengakses secara daring dan tidak bisa berkonsultasi secara tatap muka,” imbuhnya.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengungkapkan di masa pandemi, istri dan anak perempuan terperangkap dalam waktu lebih panjang dengan pelaku kekerasan.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri menambahkan, solusi untuk permasalahan tersebut ialah dengan memperkuat pelayanan dan pemenuhan hak untuk korban, juga memperbanyak ruang konsultasi dan hotline serta bantuan hukumnya.

Direktur Regional WHO Eropa, Hans Kluge, mengatakan KDRT termasuk perceraian di banyak negara juga meningkat pada masa pandemi seiring diberlakukannya perintah tetap di rumah.

Pembatasan kehidupan sosial selama berminggu-minggu itu menimbulkan stres dan kecemasan, ketidakpastian, pemisahan, dan ketakutan
pada banyak orang. (Ifa/X-7)

BERITA TERKAIT