15 May 2020, 22:34 WIB

Perludem: Pemecatan Komisioner KPU Evi Ginting Cacat Hukum


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengeluarkan putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Ketetapan yang berujung pemecatan anggota KPU RI, Evi Novida Ginting. Namun, putusan itu dinilai cacat hukum.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut, putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikeluarkan dalam suatu rapat pleno yang hanya dihadiri oleh empat orang DKPP.

Baca juga:Satgas Lawan Covid-19 DPR Manfaatkan Jaringan Hingga Kelurahan

"DKPP juga memberikan pendirian sendiri terhadap substansi putusan MK Nomor 154-02- 20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang tidak terkait langsung dengan pertimbangan etik," kata Titi dalam diskusi virtual bertajuk Keadilan Bagi Penyelenggara Pemilu, Mengkaji Ulang Putusan DKPP No 317 Tahun 2020, Jumat (15/5).

Menurut dia, putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang melandasi putusan DKPP itu memang memiliki aspek perdebatan yang mestinya dibuat terang. Namun, KPU sebagai pelaksana pemilu diberi kewajiban untuk melaksanakan putusan MK sebagai mekanisme puncak keadilan pemilu terkait perselisihan hasil.

Ia menyarankan KPU perlu memperbaiki koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, terkait upaya membangun kesepahaman bersama dalam menafsirkan suatu pengaturan atau peristiwa hukum pemilu, tanpa harus mengganggu kewenangan dan kemandirian lembaga masing-masing.

Baca juga:Lebih Dari 9 Jam, Said Didu belum Tinggalkan Mabes Polri

Menurut dia, pemahaman yang jelas soal posisi dan fungsi setiap lembaga dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu adalah syarat mendasar untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. "KPU harus memperkuat tata kelola kolektif kolegial di internal kelembagaan KPU pada setiap tingkatannya, melalui fungsionalisasi rapat pleno dan koordinasi intensif antar divisi dan korwil," ujarnya. (Cah/A-3)

BERITA TERKAIT