15 May 2020, 20:39 WIB

Istana:Kenaikan Iuran BPJS agar Akses ke Layanan Kesehatan Merata


Andhika Prasetyo | Humaniora

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan kebijakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah melalui pertimbangan yang matang dengan menghitung kondisi keuangan negara dan situasi pandemi covid-19 saat ini.

Di satu sisi, pemerintah terus berupaya memperhatikan masyarakat golongan bawah untuk bisa memperoleh pelayanan keshatan secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan nasib keberlangsungan BPJS Kesehatan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk tahap awal atau per Juli mendatang, lanjut Donny, pemerintah hanya menaikkan iuran untuk peserta mandiri kelas I dan II saja.

"Kalau sejak awal mereka ambil kelas satu dan dua, artinya mereka mampu untuk membayar. Maka dari itu kelas satu dan dua dikenakan tarif yang sesuai dengan kemampuan mereka," ujar Donny kepada wartawan, Jumat (15/5).

Adapun, iuran peserta mandiri kelas III baru akan dinaikkan pada 2021. Kenaikan pun tidak diterapkan secara signifikan karena pemerintah masih tetap memberikan subsidi.

Baca juga : PCR dan Rapid Test Saling Melengkapi dalam Penanganan Covid-19

Saat ini, dari iuran sebesar Rp42.000 per bulan, peserta kelas III hanya perlu membayar Rp26.500. Artinya, pemerintah menyubsidi hingga Rp16.500 per orang per bulan.

Per 1 Januari 2021, peserta kelas III akan dikenai tarif Rp35.000. Dengan begitu, pemerintah masih memberi subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan.

Adapun, peserta kelas I diharuskan membayar Rp150.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp80.000 per orang per bulan. Kemudian, peserta kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000.

"Sebenarnya mereka hanya menjalankan prinsip keadilan. Mereka yang mampu dibebankan iuran sedikit lebih tinggi. Sementara mereka yang tidak mampu tetap dibantu," tuturnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT