15 May 2020, 20:04 WIB

Masalah Ekonomi, Penyebab Meningkatnya KDRT di Masa Pandemi


Atalya Puspa | Humaniora

KEKERASAN  dalam rumah tangga, termasuk perceraian, di banyak negara meningkat pada masa pandemi. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Siti Mazuma menilai, tingginya kasus KDRT di masa pandemi covid-19 bermula dari kondisi ekonomi yang semakin sulit.

"Covid-19, kebijakan WFH, dan PSBB membuat kondisi ekonomi semakim susah, sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga, dalam relasi yang tidak setara menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi sasaran kemarahan," kata Mazuma, Jumat (15/5).

Perempuan yang akrab disapa Zuma ini menyatakan, budaya budaya patriarki yang mengakar di Indonesia menjadikan perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga, pangan dan kesehatan.

"Jadi kalo perempuan tidak cakap mengurus rumah tangga akan rentan mengalami KDRT," lanjutnya.

Lebih jauh lagi, layanan bantuan hukum maupun layanan pendampingan korban kini menerapkan sistem WFH. Sehingga, korban harus mengakses layanan secara daring dan tidak bisa melakukan konsultasi secara tatap muka.

Baca juga :Wapres Minta Tetap Produktif Bekerja di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penanganan covid-19 yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender serta memperhatikan kelompok rentan.

"Penerapan kebijakan Physical Distancing harus disertai dengan sosialisasi dan peningkatan kesadaran baik di media cetak maupun elektronik agar sampai ke setiap keluarga di Indonesia tentang pentingnya berbagi peran dalam rumah tangga dan pencegahan terjadinya kekerasan," bebernya.

Selain itu, pihakmya juga mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

"Segera merevisi UU ITE yang banyak memakan korban dan sering digunakan pelaku dalam upaya pembungkaman terhadap korban," imbuh Zuma.

Terakhir, pemerintah juga hsrus memberlakukan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah diakses oleh korban," tandasnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT