15 May 2020, 17:32 WIB

Yurianto : Perjalanan Dibolehkan saat PSBB dengan Syarat Ketat


Andhika Prasetyo | Humaniora

DALAM beberapa hari terakhir, publik dibuat bingung sekaligus geram dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tegas dalam penanganan covid-19

Sebut saja ketika masyarakat berbondong-bondong memenuhi Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5) lalu, tanpa adanya pembatasan sosial.

Menanggapi kejadian tersebut, Juru bicara Pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan pemerintah hingga saat ini tidak mengubah sikap terkait pembatasan sosial. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diupayakan terus berjalan efektif di lapangan.

Hanya saja, karena beberapa alasan, ia mengaku bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus mengakali pembatasan supaya tidak sepenuhnya membatasi.

Maksudnya adalah terdapat beberapa sektor yang memang harus tetap beroperasi. Seperti yang sudah diketahui sejauh ini, ada beberapa bidang usaha yang diizinkan tetap menjalankan kegiatan karena memiliki sifat yang sangat strategis.

Baca juga : Update Covid-19, Pasien Sembuh Meningkat Jadi 3.803 Orang

Begitu pula dengan mobilitas manusia. Yuri, demikian sapaan akrabnya, menyatakan bahwa sebagian masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan di tengah masa PSBB.

Hal tersebut pun diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ia menekankan bahwa SE tersebut dikeluarkan bukan untuk menghilangkan pembatasan, melainkan untuk mengatur agar pembatasan tidak terlalu membatasi.

"Itu bukan bermakna mengilangkan pembatasan karena di dalam surat itu disebutkan dengan tegas siapa saja yang masih boleh melaksanakan perjalanan selama masa PSBB. Contoh, ada satu daerah yang membutuhkan tenaga sukarelawan baik medis ataupun nonmedis, butuh dokter spesialis paru, tenaga teknisi laboratorium, orang-orang itu yang diberikan izin," jelas Yuri dalam konferensi pers, Jumat (15/5).

Dalam proses perjalanan itu pun, mereka yang diberi pengecualian tetap harus memenuhi persyaratan dengan membawa dokumen resmi berupa surat penugasan dari instansi masing-masing.

"Mereka juga harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat ketreangan sehat.Itu yang harus kita lihat sebagai upaya mengatur pembatasan," tuturnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT