15 May 2020, 13:46 WIB

Ada Perubahan,PU Pera dan KLHK Tidak di Kemenko Perekonomian Lagi


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

DENGAN  ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Perekonomian mengalami perubahan organisasi baik pada nomenklatur level Eselon I maupun level di bawahnya.
 
Perpres Nomor 37 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Perpres Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  
Perpres terbaru ini juga merupakan lanjutan dari Perpres Nomor 67 Tahun 2019 mengenai Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara.
  
Dengan penerbitan Perpres tersebut, terdapat dua kementerian/lembaga yang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
  
Dua kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekarang di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  
Dalam kesempatan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan satu kementerian/ lembaga baru yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Perubahan organisasi ini ditandai dengan pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi madya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (15/5).

Ia berharap mereka yang dilantik dapat berkontribusi positif dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.

Persoalan perekonomian tersebut utamanya mengenai upaya pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan akibat pandemi covid-19 dan antisipasi ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan, terutama bahan pangan pokok.

Kemudian mengenai peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN, penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja yang dipercepat akibat situasi pandemi covid-19, kebijakan penguatan ekonomi bagi UMKM, serta upaya peningkatan kinerja industri dan perdagangan.

Persoalan yang tak kalah penting adalah kebijakan tata ruang nasional untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang produktif dan berkelanjutan serta percepatan penyelesaian perjanjian pemerintah dengan sejumlah negara internasional yang diharapkan mampu meningkatkan neraca perdagangan pemerintah.

"Kemudian tentu saja pengawalan pembahasan RUU Cipta Kerja serta penyusunan regulasi pelaksanaanya sebagai salah satu upaya kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," terang Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima.

Dengan adanya nomenklatur baru, Ia meminta untuk segera dibuat Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemenko Perekonomian, beserta informasi jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan penyesuaian anggaran yang baru.

"Dengan demikian, kita dapat segera melakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong saat ini, baik pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), maupun Pengawas (Eselon IV)," tutur Airlangga.

Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73/TPA Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapaun 13 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Kemenko Perekonomian yang dilantik yaitu:

1. Susiwijono sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Iskandar Simorangkir sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;

3. Musdhalifah Machmud sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;

4. Montty Girianna sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Riset, dan Inovasi;

5. Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

6. Bambang Adi Winarso sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;

7. Wahyu Utomo sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

8. Rizal Affandi Lukman sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

9. Elen Setiadi sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;

10. Raden Edi Prio Pambudi sebagai Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;

11. Mira Tayyiba sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;

12. Bobby Hamzar Rafinus sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;

13. Lestari Indah sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi. (E-1)

BERITA TERKAIT