15 May 2020, 10:39 WIB

150 Ribu Keluarga di Blora Diguyur Bantuan Sosial Covid-19


Akhmad Safuan | Nusantara

SEBANYAK 150 ribu keluarga Blora, Jawa Tengah mulai menerima paket bantuan jaring pengaman sosial dampak covid-19 dari Presiden, Kemensos, Pemkab Blora dan bantuan langsung tunai (BLT) dari desa. Setelah paket bantuan dari Presiden senilai Rp200 ribu per bulan, kemudian dari Kemensos sebesar Rp600 ribu, kini bantuan dari Pembak Blora masing-masing senilai Rp200 ribu selama tiga bulan.

Bantuan dari Pemkab Blora sebagai jaring penganan sosial dampak dari covid-19 tersebut, disalurkan melalui kecamatan dan pemerintah desa kepada warga yang belum tercover bantuan dari Presiden dan Kemensos. 

"Mulai hari ini Jumat (15/5) paket bantuan untuk 14 ribu keluarga kita salurkan," kata Bupati Blora Djoko Nugroho, Jumat (15/5).

Mulai pekan lalu, lanjut Djoko Nugroho, paket bantuan kepada warga kurang mampu terdampak covid-19 dari Presiden senilai Rp200 ribu per keluarga dan bantuan sosial tunsi (BST) dari Kemensos Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan kedepan sudah disalurkan.

Kemudian mulai hari ini paket bantuan dari Pemkab Blora juga senilai Rp200 ribu selama tiga bulan untuk 14 ribu keluarga disalurkan. Demikian juga bantuan langsung tunai (BLT) dari desa Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untul 28 ribu keluarga di 271 desa di Blora juga disalurkan.

"Kita targetkan sebelum lebaran 150 ribu keluarga di Blora sudah menerima bantuan dari Presiden, Kemensos, Pemkab Blora dan desa," ujar Djoko Nugroho kepada Media Indonesia, usai menandatangani penyerahan paket bantuan jaring pengaman sosial di Kantor Pemkab Blora.

Berdasarkan data terbaru, menurut Djoko Nugroho, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial sebagai dampak covid-19 mencapai 350 keluarga. Namun hingga saat ini masih ada bantuan sosial yang belum sampai yakni dari Gubernur Jawa Tengah. 

"Bansos dari gubernur belum tahu kaoan cairnya," imbuhnya.

baca juga: Lahan Terbatas, Petani Lhokseumawe Tetap Tanam Jagung

Bupati Djoko Nugroho juga meminta agar Dinas Sosial Blora dan semua pihak untuk terus meneliti dan memantau penyaluran bantuan itu, sehingga tidak ada pemberian tumpang tindih. 

"Coret saja jika sampai ada bantuan dari presiden, kemensos, gubernur, pemkab Blora dan desa yang tumpang tindih," ungkapnya. (OL-3)
 

BERITA TERKAIT