15 May 2020, 06:45 WIB

Kontribusi BKPM Dalam Memerangi Pandemi Covid-19


MI | Ekonomi

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat iklim berusaha di Tanah Air masih menunjukkan sentimen positif di tengah pandemi Covid-19. Pada periode 1-30 April lalu, tercatat jumlah pemohon Izin Operasional Komersial (IOK) mencapai 23.487 atau meningkat hingga 26,5% dari periode Maret 2020.

Sebelumnya, berdasarkan data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi BKPM (Pusat KOPI), pada Januari 2020, jumlah pemohon IOK tercatat 18.955, lalu naik menjadi 21.866 pemohon pada Februari dan sempat turun menjadi 18.561 pemohon pada Maret saat pandemi mulai melanda Tanah Air.

"Ini menunjukkan dunia usaha tidak berdiam diri meski sedang di tengah pandemi Covid-19," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya baru-baru ini. Ia menyampaikan, sejak pandemi melanda Tanah Air, pemerintah sudah memikirkan beberapa stimulus untuk mempertahankan roda perekonomian.

Salah satu yang digenjot oleh BKPM adalah pemberian kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. "Ini kabar positif yang harus diketahui masyarakat. Bahwa pemerintah dan dunia usaha bekerja sama untuk memerangi covid-19," ungkap Bahlil.

Kementerian Kesehatan menjadi sektor terbanyak permohonan IOK pada April dengan jumlah pemohon sebanyak 5.444. Kemudian, disusul Kementerian Perdagangan 2.718, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) 2.535, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 1.793 dan Kementerian Perhubungan 1.158 IOK. Data IOK tersebut berasal dari pengajuan perusahaan yang melakukan selfdeclared dalam sistem Online Single Submission (OSS) sehingga bersifat dinamis.

"Pemohon IOK Kementerian Kesehatan tetap menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 terjadi," ujar Bahlil. Bahlil mengatakan mempermudah izin pelaku usaha kesehatan baik produsen maupun distributor alat kesehatan (alkes) dan impor bahan baku menjadi prioritas. Pihaknya mendorong pengusaha alkes untuk menambah suplai dalam penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan dengan tetap memantau konsistensi kegiatan investasi di sektor lainnya. "BKPM berkomitmen terus memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha terutama di bidang kesehatan.

Dengan melihat konsistensi jumlah IOK yang diajukan, kami optimistis stimulus yang diberikan pemerintah dapat ditangkap para pengusaha. Pandemi ini memang menghadirkan banyak tantangan, tapi juga ada peluang-peluang baru," lanjut dia.

Percepatan perizinan sektor kesehatan Semasa pandemi Covid-19, BKPM berkomitmen memberikan fasilitas percepatan izin kesehatan yang telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan, antara lain PT. Daedong Indonesia, Agung Sedayu dan PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang).

Perusahaan-perusahaan ini memiliki fasilitas produksi untuk alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam penanganan wabah Covid-19. Melalui Pusat KOPI, BKPM terus memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan Selain mempercepat perizinan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga langsung terjun ke lapangan untuk memastikan percepatan produksi alat kesehatan dari perusahaan-perusahaan yang telah difasilitasi BKPM.

Salah satunya adalah konsorsium 6 perusahaan garmen asal Korea Selatan yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) baju hazmat pada awal April 2020. Konsorsium 6 perusahaan garmen Korea Selatan yang berlokasi di Jawa Barat ini tergabung dalam Yayasan Indonesia Korea Network (IKN) dan Korean Association Bandung. Konsorsium bekerja sama untuk mengejar percepatan pemenuhan kebutuhan baju APD bagi Indonesia. Konsorsium ini menargetkan produksi sebanyak 1 juta APD untuk dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saat kunjungan ke anggotaanggota konsorsium yaitu PT GA Indonesia dan PT Daedong Internasional di Bogor, Kepala BKPM mendapatkan informasi tentang kesulitan untuk meningkatkan produksi karena kelangkaan bahan baku. Saat itu, BKPM langsung berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan hambatan pengiriman bahan baku. BKPM merealisasikan janjinya untuk membantu akses pengangkutan bahan baku yang diimpor dari Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Berangkat dari persoalan ini, pemerintah tak ingin produsen dipersusah oleh siapa pun. "Yang sengaja mempersusah produsen APD akan kita sikat. Mereka produksi saja sudah syukur sebab bahan baku yang berkualitas sangat langka," ucap Bahlil. Bahlil mengatakan untuk distribusi APD, pemerintah akan memprioritaskan untuk kebutuhan domestik dan akan disalurkan melalui rumah sakit-rumah sakit di seluruh Tanah Air.

PT Daedong Internasional yang dikunjungi Kepala BKPM pada awal April 2020 mengapresiasi kesigapan BKPM menangani permohonan izin kesehatan terutama saat disampaikan kendala impor bahan baku. "Awalnya ada kendala, tapi setelah ada bantuan BKPM, langsung ada solusi," jelas Direktur PT Daedong internasional Ki Tae Jo.

Selain itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga berkunjung ke pabrik PT Multi One Plus di Gunung Putri, Bogor, untuk memastikan peningkatan produksi alat kesehatannya berupa masker. "Tidak hanya Multi One Plus, investor lain yang memproduksi alkes juga akan kami perintahkan begitu. Kalau dia ada hambatan, bilang saja ke kita. Kita bantu secepatnya," kata Bahlil.

Kunjungan Kepala BKPM ini untuk meyakinkan produksi perusahaan dapat terus berjalan dan kapasitasnya dapat ditingkatkan. Ini dibutuhkan agar masyarakat juga semakin optimistis bahwa Indonesia bisa menanggulangi dan melewati wabah Covid- 19 yang terjadi di lebih dari 190 negara ini.

Fasilitasi investor untuk donasi Covid-19

BKPM telah membantu distribusi donasi dari beberapa investor yang beroperasi di Indonesia, antara lain dari Grup LG, investor asal Korea Selatan, memberikan donasi sebesar 50.000 buah Polymerase Chain Reaction (PCR) diagnostic test kit. CJ Indonesia, asal Korea Selatan, yang memberikan donasi senilai Rp4 miliar berupa makanan dan minuman bergizi 200.000 roti dan 200.000 susu dalam kemasan, hand sanitizer dan rapid test kit.

PT Eagle Indo Pharma dalam program Cap Lang Peduli memberikan hampir 10.000 botol hand sanitizer kepada BKPM. Sebelumnya, perusahaan mengalami kendala izin edar barang donasi, namun sesegera mungkin diselesaikan oleh BKPM. Sesuai dengan komitmen BKPM untuk mempercepat izin terkait sektor kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Pada kondisi pandemi Covid-19, BKPM melakukan koordinasi dengan investorinvestor asing yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Donasi dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tentunya juga atas dukungan hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan negara asal investor. (Gan/S3-25)

BERITA TERKAIT