15 May 2020, 05:55 WIB

Bantu Korban KDRT di Masa Pandemi


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

PEMERINTAH diminta segera memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah wabah korona (covid-19) yang melanda Tanah Air saat ini.

“Angka KDRT yang tinggi terjadi di masa pandemi covid-19. Ini memang harus segera kita atasi bersama-bersama dengan pemerintah,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam diskusi daring yang digelar Kelompok diskusi Denpasar 12 bersama DPP NasDem bertema Kerentanan kasus KDRT di masa pandemi covid-19, kemarin.

Diskusi yang melibatkan hampir 60 peserta itu menghadirkan Siti Aminah Tardi (Komisioner Komnas Perempuan), Mike Verawati Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Iit Rahmatin (LBH APIK), dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai narasumber.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan dalam diskusi tersebut terungkap di awal pembentukan Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah mengakui sempat tidak melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

“Dalam keppres pembentukan Satgas Penanggulangan Covid-19 memang awalnya tidak melibatkan KPPPA. Tetapi setelah upaya penanggulangan berjalan, KPPPA baru dilibatkan untuk membantu mengatasi sejumlah masalah yang menimpa perempuan dan anak di masa wabah covid-19 ini,” ungkap Moeldoko.

Untuk mengatasi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara fisik dan psikologis, menurut Moeldoko, pihaknya juga sudah membuat hotline 119 ext 8 layanan SEJIWA.

Namun, imbuh Moeldoko, program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain membutuhkan lebih banyak psikolog, masih ada kendala korban untuk keluar rumah karena ada kebijakan social distancing, dan rumah aman yang jumlahnya masih terbatas.

“Karena itu, saat ini pemerintah membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat dalam mengatasi dampak wabah covid-19, terutama yang menimpa perempuan dan anak,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka, menilai bantuan dalam penanganan covid-19 saat ini terlalu netral gender. Padahal, korban dari wabah ini terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang menghadapi kendala yang berbeda.

Pembiaran

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, juga mengungkapkan dalam 12 tahun terakhir terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang siginifikan. Pada 2019, tercatat 431.471 kasus. “Hal itu menunjukkan tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan. Bahkan, mungkin saja telah terjadi pembiaran,” ungkap Siti Aminah.

Berdasarkan data Simfoni PPA yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2 Maret-25 April 2020, tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban 277 orang serta 368 kasus kekerasan yang dialami anak dengan korban 407 anak.

Hadir sebagai peserta diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat memberi perspektif lain dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam tatanan masyarakat patriarki, jelas Saur, perlu juga dilakukan moderasi terhadap sistem sosial patriarki selain dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan. (H-1)

BERITA TERKAIT