14 May 2020, 21:45 WIB

Pakar Pangan UB Ingatkan Pemda Lakukan Mitigasi Pangan


Bagus Suryo | Nusantara

Akademisi Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur menyatakan pemerintah daerah harus segera turun tangan memberikan insentif kepada petani dan mitigasi pangan. Insentif itu bisa berupa bantuan benih, pupuk, dan harga.

Insentif penting mengingat harga sejumlah produk pertanian mulai menurun. Petani dikhawatirkan bakal terus mengurangi pasokan bahan pangan ke pasar. Pembiaran kondisi ini dampaknya sangat serius dan bisa memicu gejolak.

Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Mangku Purnomo menyatakan penanganan covid-19 sudah memasuki bulan ketiga. Selama itu sudah terjadi keseretan arus barang dari desa ke kota. Hal itu, kata Mangku, memang belum menjadi masalah, setidaknya sampai sekarang.

Namun, masalahnya sekarang, disinsentif yang diterima para petani soal penurunan harga komoditas pertanian. Akibatnya, petani memperlambat proses tanam, panen dan jual sampai menyimpan hasil panen.

Selama masa tiga bulan terakhir ini, lanjutnya, telah terjadi dinamika flow of food, flow of money dan flow of information. Lalu, sekarang ini, flow of people. Migrasi kota desa sejalan dengan mudik dan pulang kampung terus bergerak menjelang Lebaran.

Pemerintah diingatkan harus membuat kebijakan pangan yang tepat. Petani yang memperlambat proses tanam dan proses jual yang akhirnya menyimpan hasil panen, dampaknya tentu sangat serius.

"Bisa terjadi keterlambatan tanam. Jangan sampai nantinya petani salah tanam," tegasnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Korona, Temanggung Larang Silaturahmi Lebaran

Bagi petani yang minim uang atau modal kerja, mereka akan menanam yang bukan tanaman pokok. Risikonya, panen tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Petani yang salah menanam karena menyesuaikan dengan budget berakibat terjadi ketidakcocokan yang ditanam dengan kebutuhan di masyarakat. Bisa jadi petani salah pola tanam. Ini berbahaya," tuturnya.

Mangku yang juga anggota Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Malang mengamati kini ada gejala petani mulai menggeser tanam yang berkaitan erat dengan pergeseran iklim. Sementara stok beras di Bulog, misalnya, bertahan tidak lebih tiga bulan.

Kendati Bupati Malang Mohammad Sanusi mengklaim stok pangan mencukupi selama enam bulan sampai setahun ke depan, akan tetapi penjelasan itu belumlah cukup. Perlu ada kepastian bukan saja data, tetapi barangnya harus ada di masyarakat.

"Stok pangan cukup enam bulan sampai setahun. Tidak akan kekurangan stok pangan," kata Sanusi.

Kenyataannya adalah kondisi riil petani mulai menggeser tanam lantaran permintaan di perkotaan berkurang drastis.

Wajah kota sekarang menunjukkan aslinya, sepi setelah ditinggalkan oleh sebagian warganya ke pedesaan.

Petani sayur di Malang mengurangi pasokan karena pasar sedang lesu. Hal itu terjadi di pasar sayur di Karangploso yang jadi kluster penyebaran virus covid-19 dan Subterminal Agrobisnis Mantung.

Menurut Mangku, pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan mitigasi pangan.

"Kalau kita tidak hati-hati melakukan mitigasi, bagaimana ke depan melakukan antisipasi itu," ujarnya.

Karena itu, mitigasi pangan harus sudah dilakukan mulai sekarang termasuk pengaman sosial dan ekonomi pascapandemi covid-19.

"Jangan sampai nanti implikasi sosial ekonominya lebih parah," imbuhnya.

Saat ini, yang mendesak dilakukan pemerintah adalah petani harus diberi insentif. Kebijakan di desa harus ada kepastian dan menyiapkan benih, pupuk, dan subsidi beras.

Dengan subsidi harga beras di atas harga eceran tertinggi, setidaknya Rp600 per kilogram, itu bisa cukup terasa bagi para petani.

"Dengan kenaikan itu petani akan lebih bergairah. Selain itu, kita harus mengamankan produksi. Manajemen pangan nasional juga harus dikuatkan. Sistem manajemen pangan harus diperbaiki," pungkasnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT