14 May 2020, 21:23 WIB

Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Politisi Demokrat Merasa Dikibuli


Lina Herlina | Humaniora

POLITISI Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham menyesali dan merasa dikibuli oleh pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengungkapkan, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu diteken pada 5 Mei sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat itu, DPR sudah menutup masa sidang dan memasuki masa reses. "Kemarin sebelum penutupan masa sidang itu belum ada. Sekarang masa reses, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Pemerintah lincah mengambil celah. Dan kami dari Komisi IX tidak sepakat itu," sebut anggota DPR dari Sulawesi Selatan itu.

Baca juga: Dirut BPJS: Besaran Iuran di Perpres 64/2020 Agar Tidak Merugi

Istri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin itu meminta agar Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu dicabut karana tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang membatalkan penaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kalau pun harus naik, tunggu dulu pandemi korona atau covid-19 ini hilang, karena banyak masyarakat yang terdampak. Taruh lah hanya peserta mandiri saja yang dinaikkan untuk kelas 1 dan 2, tapi apakah mereka ini juga tidak terdampak korona. Apa mereka tidak di-PHK,"  seru Aliyah, Kamis (14/5).

Baca juga: Iuran Naik, BPJS: Pemerintah Jalankan Putusan MA

Harusnya, tegas Aliyah pemerintah tidak semau-maunya, dengan gegabah dan sangat tega langsung menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat kondisi masyarakat yang tidak menentu.

"Ini akal-akalan. Seolah pemerintah sudah mematuhi keputusan MA dengan mengembalikan besaran iuran yang sudah terlajur dibayarkan masyarakat pada April, Mei, dan Juni. Lalu, iuran kembali naik per 1 Juli," tutup Aliyah. (X-15)

Lina Herlina

BERITA TERKAIT