14 May 2020, 19:20 WIB

Survei NRC: Pelonggaran Transportasi Pacu Penyebaran Covid-19


Putra Ananda | Politik dan Hukum

KEBIJAKAN transportasi boleh beroperasi dinilai akan mempersulit penyekatan aturan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) yang sudah ada di daerah. Kesimpulan tersebut didapat dari jawaban responden berdasarkan hasil survei News Research Center (NRC) kepada 157 responden, 85.99% menyatakan izin pengopreasian transportasi akan menganggu sistem PSBB.

"Sedikitnya terdapat tiga alasan utama yang akan mempersulit keadaan jika transportasi dari Jakarta ke daerah diizinkan," tutur Head of NRC Ade Alawi dalam diskusi kelompok secara daring di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

Ade melanjutkan, berdasarkan riset tersebut sebanyak 29 responden (20,1%) menyatakan pemberlakukan izin transportasi akan memperluas penyabaran Covid-19. Lalu, sebanyak 19 responden (13,2%) menilai sulit melakukan kontrol lapangan protokol pencegahan Covid-19. Serta sebanyak 17 responden (11,8%) menilai akan ada beberapa orang yang menyalahgunakan kesempatan untuk mudik.

"Terkait konsistensi pemerintah dalam melarang mudik menjelang hari H lebaran, para tokoh menyatakan kurang dan tidak percaya sebesar 69,43%," lanjut Ade.

Kebijakan pengopresian transportasi umum selama masa PSBB juga menuai pro dan kontra berdasarkan polling dari 157 tokoh publik. Sebanyak 44,58% responden setuju pengoperasian transportasi saat PSBB dengan protokol kesehatan. Sementara 55,42% menolak aturan tersebut.

"Mereka (tidak setuju pengoperasian transportasi umum) menyatakan mempersulit penerapan PSBB di daerah. Mereka keberatan dengan adanya pengecualian pemberlakuan moda transportasi," katanya.

Meski sebagian responden setuju pengoperasian transportasi selama PSBB, tapi mereka tetap mendukung pemerintah melarang mudik jelang Hari Raya Idulfitri 2020. Sebanyak 92% responden meyakini larangan mudik memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Mereka percaya bahwa kebijakan larangan mudik sebagai upaya memutus rantai penyebaran pandemi. Jadi mereka mendukung sepenuhnya pemerintah tidak usah ragu, jadi kalau melarang ya melarang," tutur dia.

Sebanyak 91% responden juga meminta pemerintah menerapkan karantina bagi warga yang kembali ke kota. Hal ini perlu dilakukan agar mereka tidak menjadi pembawa virus dari kampung.

Dalam kesempatan yang sama pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Riant Nugroho, sejauh ini PSBB di Jakarta belum terlihat efektif. Sebab, masih banyak pergerakan orang dan kendaraan yang keluar-masuk Jakarta.

Misalnya, KRL yang masih dipadati penumpang meski jumlahnya sudah jauh berkurang dari sebelum pelaksanaan PSBB dan work from home (WFH). Menurut Riant, pemerintah harus mempunyai kebijakan tunggal yang konsisten terkait penerapan PSBB.

"Pemerintah harus punya kebijakan yang tunggal. informasi mereduksi ketidakpastian," paparnya.

Survei oleh NRC dilakukan pada 8-12 Mei 2020. Survei berbasis tokoh masyarakat dengan kriteria opinion leader, baik itu tokoh daerah maupun nasional. Penelitian menggunakan metode nonprobablitias. Penentuan responden berdasarkan purposive sampling. (OL-4)

BERITA TERKAIT