14 May 2020, 06:55 WIB

Revisi PKPU Melibatkan BPNB, Praktisi, dan Akademisi


Cah/Van/P-1 | Politik dan Hukum

KPU melibatkan sejumlah pihak dalam menyusun revisi peraturan KPU (PKPU). Itu bertujuan mendapatkan banyak saran dan masukan terkait dengan pemilihan umum serentak di tengah pandemi covid-19. “(Melibatkan) Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Puskapol (Pusat Kajian Riset dan Politik) Universitas Indonesia, Pusakopol Universitas Andalas, Netgrit (Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas), dan akademisi,” jelas anggota KPU Viryan Aziz.

Viryan mengatakan pembahasan juga terkait dengan kepastian waktu penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Penentuan itu dapat digunakan sebagai landasan revisi PKPU.

Menurut Viryan, pihaknya menggelar diskusi dan uji publik untuk mematangkan revisi PKPU kemarin. Tujuannya menyiapkan perangkat regulasi PKPU.

Anggota KPU Ilham Saputra menyebut belum menargetkan waktu penyelesaian revisi PKPU. Pasalnya, regulasi tersebut harus memperhatikan perkembangan virus korona (covid-19) di Tanah Air.

KPU pun sudah melayangkan surat kepada BNPB selaku Gugus Tugas Penanganan Covid-19. KPU berusaha mencari tahu prediksi pandemi berlalu.

Dalam surat itu, KPU juga menanyakan tahapan selanjutnya setelah Indonesia dipastikan terbebas dari covid-19. KPU ingin mengetahui waktu yang diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis, ekonomi, politik, sosial, dan unsur lain yang sempat terdampak oleh covid-19.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menunda pemilihan umum serentak 2020. Itu berdasarkan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

“Pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam,” sebagaimana dikutip dari Setneg.go.id, Selasa (5/5).

Pemerintah memutuskan melaksanakan pemilihan serentak di 270 wilayah pada akhir tahun. Namun, bila bencana belum juga usai, pelaksanaan masih bisa ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana berakhir. “Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020,” sebut aturan itu. (Cah/Van/P-1)

BERITA TERKAIT