13 May 2020, 20:43 WIB

Kolaborasi Jokowi-Amin Atasi Covid-19 Harus Ditingkatkan


Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pariwisata. Tugas pokok dan fungsi tersebut relevan dalam menghadapi kondisi pandemi yang melanda Indonesia saat ini.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, mendorong Presiden Joko Widodo agar lebih melibatkan Ma'ruf dalam menangani covid-19. Saat ini, kasus positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 15.438 jiwa.

Baca juga: Jawab Permintaan PA 212, Gerindra: Sebaiknya Tetap Ditutup

"Saya melihat penanganan bencana yang dilakukan pemerintah memang kurang melibatkan wapres dalam pelaksanaannya. Sehingga kesan distribusi peran antara presiden dan wapres tidak terasa,” kata Andi dalam keterangan pers, Rabu (13/5/2020).

Menurut Ali, Ma'ruf Amin bukanlah pelengkap melainkan kolaborator. Sekretaris Departemen Ilmu Politik Unhas tersebut menegaskan, pelibatan Ma'ruf Amin secara maksimal akan memberi dampak positif dalam menanggulangi pademi yang sampai saat ini belum ada penangkalnya.

Dosen Komunikasi Politik, UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad menilai, jika presiden tidak melibatkan wakil presiden, itu merupakan suatu persoalan serius dari sudut pandang komunikasi politik dan juga tata kelola kekuasaan.

Firdaus bahkan optimistis, wapres Ma'ruf Amin sebagai ahli ekonomi syariah punya kemampuan dalam penanganan covid-19 khususnya dari sisi ekonomi. “Kiai Ma'ruf juga memiliki komptensi di bidang syariah,” ujarnya.

Dampak covid-19 juga diakui pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurut Hendri, hal itu menghadirkan tekanan berat bagi Presiden Jokowi dan yang paling terasa adalah dampak ekonomi.

Baca juga:Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Tatanan Hidup Baru

Menurut Hendri, dalam kondisi sekarang, sosok Ma’ruf Amin sangat dibutuhkan, dalam hal keilmuan maupun pengalamannya memimpin organisasi besar seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya.

“Masukan wapres harus didengarkan. Terlepas dari itu, sebagai orang yang lebih senior, ruang diskusi juga harus dibuka untuk Pak Kiai. Mungkin saja keduanya sudah melakukannya selama ini, tetapi publik belum melihat itu,” ulas Hendri. (RO/A-3)

BERITA TERKAIT